TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan merespons isu matahari kembar setelah dirinya sowan ke rumah mantan Presiden Joko Widodo di Solo saat Presiden Prabowo Subianto berada di luar negeri pada 9–15 April 2025.
Pria yang karib disapa Zulhas itu justru meminta awak media bertanya kepada pihak yang memunculkan isu tersebut. Namun, dia tidak menjelaskan hal apa yang perlu ditanyakan. "Tanya mereka saja," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 17 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Koordinator Bidang Pangan itu mengklaim kehadirannya ke rumah Jokowi karena masih dalam suasana lebaran. Dia memilih tanggal itu karena mencocokan waktu dengan rutinitasnya. "Saya baru bisa tanggal 9 atau 10 gitu," kata dia.
Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih diketahui sowan ke rumah Jokowi di Solo saat Presiden Prabowo Subianto berada di luar negeri pada 9–15 April 2025. Kunjungan para menteri tersebut memunculkan kembali isu bahwa adanya matahari kembar di pemerintahan.
Ada delapan menteri yang pergi mengunjungi Joko Widodo dengan dalil silaturahmi Lebaran secara bergilir. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Selain itu, ada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno.
Menanggapi hal ini, Mardani Ali Sera, politikus senior dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyatakan bahwa sebaiknya para menteri tersebut meminta izin terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo sebelum melakukan kunjungan ke rumah mantan Presiden Jokowi.
Menurut Mardani, menjaga hubungan baik dengan mantan kepala negara memang hal yang patut dihargai. Namun, ia menekankan pentingnya menghindari munculnya persepsi negatif, seperti kesan adanya "dua matahari", terlebih jika pertemuan dilakukan pada jam kerja yang seharusnya digunakan untuk menjalankan tugas pemerintahan.
“Silaturahmi bagus. Tapi jangan di jam kerja dan pastikan izin pada Presiden,” kata Mardani yang juga anggota Komisi II DPR ini kepada Tempo, Sabtu, 12 April 2025.
Berbeda dengan Mardani, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani melihat silaturahmi bergilir dari para menteri ini adalah hal yang lumrah untuk dilaksanakan. Ia bahkan menyebutkan bahwa kunjungan ini tidak mengindikasikan adanya "matahari kembar" di dalam pemerintahan.
"Matahari kembar? Presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto," kata Puan saat ditanya wartawan di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta Pusat, Senin, 14 April 2025. Namun pemimpin yang ditegaskan Puan ini tampaknya tidak sejalan dengan pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat mengunjungi Jokowi pada 11 April 2025.
Dian Rahma Fika, Eka Yudha Saputra, dan Sukma Khanti Nurani berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
