WAKIL Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto resmi menjadi Gubernur Universitas Republik Indonesia. Donny dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi gubernur pertama universitas yang baru dibentuk itu.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Pelantikan Donny berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 Juli 2026. Prosesi itu bersamaan dengan pelantikan Yos Sunitiyoso, guru besar bisnis dari Institut Teknologi Bandung, sebagai Wakil Gubernur Universitas RI.
Seusai pelantikan, Donny mengatakan Universitas RI adalah lembaga baru. Kampus ini dibuat khusus untuk mendidik calon pejabat pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN). "Bapak Presiden sangat concern dengan sumber daya manusia, terutama untuk pemimpin Indonesia di masa depan," ujarnya.
Menurut Donny, Universitas RI berencana mendirikan sepuluh kampus. Lulusannya akan mendapat gelar sebagaimana perguruan tinggi lainnya. "Ada dokter, sarjana, insinyur, segala macam. Banyak," ucap dia.
Meski begitu, Donny menyampaikan Universitas RI masih menunggu pembangunan gedung kampus permanen di Cikasungka Bogor, Jawa Barat. Lahan tersebut dialihfungsikan dari sebelumnya merupakan kebun sawit milik BUMN perkebunan, PT Perkebunan Nusantara.
Sebelum kampus itu rampung, Universitas RI berkantor di Gedung BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Donny mengungkapkan program Universitas RI yang sudah berjalan termasuk Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD). Program tersebut sebelumnya disebut Presidential Future Leaders Program (PFLP).
Gelombang pertama P3MD telah dimulai pada 20 Mei 2026. Pesertanya termasuk pegawai BUMN hingga lulusan baru dari berbagai universitas. Program diawali dengan pendidikan tiga bulan di Markas Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Tentara Nasional Indonesia (Kodiklat TNI) di Serpong, Banten.
Tugas Gubernur Universitas RI tidak hanya membawahi kampus. Donny berujar, ia juga akan memimpin Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK) yang terdiri dari Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara.
BPPK dirancang untuk mengintegrasikan berbagai sistem pendidikan unggulan dengan tujuan mencetak pejabat-pejabat publik dan BUMN. Saat berjalan nanti, salah satu institusi yang akan berada di bawah pengelolaan BPPK adalah Sekolah Unggulan Garuda yang saat ini dikelola Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Menurut Donny, Presiden Prabowo ingin menjadikan Universitas RI seperti École nationale d'administration (ENA) di Prancis yang kini bertransformasi menjadi Institut National du Service Public (INSP). Institusi itu adalah sekolah tinggi administrasi publik bergengsi di Prancis yang lulusannya banyak menjadi pejabat publik.
Anggaran Universitas RI dan BPPK, kata Donny, akan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Saat ini, ia berujar besarannya masih dirinci.
Donny turut menyampaikan alasan dirinya yang merupakan pejabat Kementerian Pertahanan dipilih menjadi gubernur pertama Universitas RI. Ia berujar, selama ini Kementerian Pertahanan kerap bertugas memberikan pendidikan wawasan kebangsaan di era Presiden Prabowo.
"Ada tugas-tugas memberikan sosialisasi terkait dengan bela negara, wawasan kebangsaan dan itu masih ada korelasinya," ucapnya.
Ia pun berkata akan merangkap posisi Gubernur Universitas RI dan Wakil Menteri Pertahanan. "Masih tetap Wamenhan," kata pensiunan marsekal Angkatan Udara ini.
