1 hour ago
2
Pengunjung berada di lantai bursa dengan latar belakang pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta(MI/Usman Iskandar)
ANALIS pasar modal sekaligus Founder Traderindo.com Wahyu Laksono menyebut upaya transparansi data oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan kemajuan. Namun, secara fundamental belum cukup memulihkan kepercayaan penuh dari penyedia indeks pasar saham global Morgan Stanley Capital International atau MSCI dalam jangka pendek.
"Meskipun otoritas telah meluncurkan berbagai amunisi reformasi, keputusan MSCI yang mempertahankan kebijakan freeze (pembekuan penambahan konstituen baru dan penyesuaian Foreign Inclusion Factor/FIF) menandakan bahwa pasar global masih membutuhkan bukti konsistensi eksekusi, bukan sekadar regulasi di atas kertas," ujar Wahyu saat dihubungi, Selasa (11/8).
Ia memaparkan kemajuan yang sudah dicapai antara lain BEI bersama OJK dan KSEI terbukti responsif terhadap kritik opasitas kepemilikan saham dan coordinated trading. Beberapa langkah konkret yang patut diapresiasi meliputi keterbukaan data kepemilikan (>1%);
Kemudian batas pelaporan kepemilikan saham publik yang diperluas hingga level 1% (dari sebelumnya hanya >5%). Hal itu memberikan visibilitas lebih transparan terhadap penerima manfaat aktual (ultimate beneficial ownership).
Selanjutnya kerangka High Shareholding Concentration (HSC), yakni pelaporan dan pemantauan khusus terhadap saham-saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi guna memitigasi risiko manipulasi harga atau likuiditas semu.
Ia mengatakan hal yang tak kalah penting, peningkatan batas minimum free float yakni menaikkan porsi emiten secara bertahap menuju 15% untuk memastikan likuiditas pasar yang riil. Kendati arah reformasi sudah tepat, kata Wahyu, beberapa gap krusial masih menjadi alasan MSCI bersikap hati-hati. Pertama, penilaian information flow yang masih lemah.
"Dalam tinjauan aksesibilitas, indikator information flow Indonesia sempat diturunkan dari positif ke negatif. Investor institusional global masih mengeluhkan sulitnya mengonfirmasi jumlah saham yang benar-benar beredar bebas secara independen," jelasnya.
Kedua, uji efektivitas dan masa pengawasan (waktu implementasi). Dalam hal ini MSCI memperpanjang masa pemantauan hingga tinjauan lanjutan (November 2026).
"MSCI membutuhkan rekam jejak konsistensi (track record) implementasi aturan baru tersebut untuk memastikan tidak ada loopholes yang dimanfaatkan oleh kelompok pemegang saham terkoordinasi," ujar Wahyu.
Ketiga, risiko frontier market downgrade. Ia menyebut retensi status pembekuan merupakan sinyal tegas dari MSCI bahwa ancaman downgrade ke Frontier Market hanya bisa dibatalkan jika reformasi struktur kepemilikan dan integritas pasar terbukti efektif secara permanen.
Menurutnya, implikasi dari dinamika reviu MSCI dan upaya transparansi bursa terhadap investor maupun pasar modal secara umum dapat diuraikan ke dalam beberapa poin utama.
Pertama, kata dia, arus modal asing (passive inflows) masih tertahan. Ia menjelaskan Kebijakan pembekuan (freeze) dari MSCI menahan potensi masuknya dana asing baru, khususnya dari investor institusional berbasis dana pasif yang mereplikasi Indeks MSCI.
"Tanpa adanya penambahan saham baru atau peningkatan bobot penyesuaian porsi asing (Foreign Inclusion Factor), pasar saham Indonesia kehilangan salah satu katalis pendorong arus modal masuk (inflows) jangka pendek" jelasnya.
Kedua, sambungnya, peningkatan volatilitas saham large-cap. Saham-saham berkapitalisasi pasar besar (large-cap) yang memiliki proporsi kepemilikan tercentrasi atau isu transparansi free float berisiko mengalami tekanan jual atau re-rating valuasi.
"Setiap kali periode reviu MSCI mendekat, ketidakpastian mengenai penyesuaian bobot saham individual sering kali memicu respons spekulatif yang meningkatkan volatilitas harga," ungkapnya.
Ketiga, rotasi strategi investor ke arh transparansi tinggi. Wahyu menyebut investor institusional domestik maupun asing yang lebih konservatif cenderung mengalihkan porsi portofolio mereka ke emiten yang memiliki kepemilikan publik bersih, tata kelola perusahaan (good corporate governance) yang matang, dan tingkat likuiditas riil yang tinggi.
"Saham-saham dengan struktur pemegang saham yang opak atau berisiko masuk dalam kategori pemantauan khusus bursa umumnya dipatok dengan diskon harga (valuation discount)," jelasnya.
Di sisi positif, menurut Wahyu, tekanan dari institusi global seperti MSCI memicu reformasi regulasi yang lebih cepat dari OJK dan BEI. Dalam jangka panjang, standar transparansi data yang lebih ketat akan menciptakan iklim investasi yang lebih sehat, adil, dan terlindungi dari praktik manipulasi harga, sehingga meningkatkan daya saing pasar modal Indonesia di tingkat regional.
"Upaya BEI dan OJK adalah fondasi awal yang wajib dan memadai secara regulasi, namun belum cukup secara pembuktian (execution track record)," paparnya.
"Agar status pembekuan dicabut penuh dan bobot Indonesia kembali pulih, BEI perlu memastikan efektivitas penegakan aturan HSC, konsistensi keterbukaan beneficial ownership, serta memastikan tidak ada aksi manipulasi likuiditas free float di lapangan. Investor disarankan tetap selective pada saham-saham dengan fundamental kuat dan struktur kepemilikan publik yang bersih secara independen," pungkasnya. (H-4)
