TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan rencana kebijakan agar vasektomi atau KB pria menjadi syarat untuk menjadi penerima bantuan sosial masyarakat prasejahtera di wilayahnya. Menurut dosen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta, Asep Suryana, wacana itu merupakan gertakan semata.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Asep meyakini Dedi Mulyadi tidak akan benar-benar mengesahkan kebijakan tersebut jika mempertimbangkan kultur daerah setempat. "Kalau itu jadi kebijakan, itu akan ada resistensi besar. Masyarakat di sana pasti tidak terima. Apalagi di masyarakat Sunda, anak itu segala-galanya," ujar Asep pada Rabu, 30 April 2025.
Sebagai orang Sunda, Asep melihat tingginya nilai seorang anak di mata orang tua. Ia menyebut anak sering dianggap sebagai bukti kesuburan dan bentuk amanah sekaligus investasi orang tua di masa tua. Asep skeptis dengan rencana kebijakan mewajibkan vasektomi yang disebut akan dimulai pada Mei tahun ini.
Selama belum ada surat keterangan Gubernur Jawa Barat, Asep berujar itu hanyalah ucapan Dedi Mulyadi yang kerap menunjukkan pola komunikasi primal. Menurut Asep, komunikasi yang mengedepankan aspek emosional itu hanya bisa dimengerti oleh etnis Sunda.
Dedi dinilai ingin menunjukkan kepedulian sekaligus keakraban, saat berbicara menggunakan bahasa yang ceplas-ceplos. Bahkan, kata Asep, Dedi Mulyadi kerap memilih bahasa kasar untuk menunjukkan egaliter atau kesetaraan dengan warga Jawa Barat.
Namun, Asep menggarisbawahi, bila kebijakan vasektomi untuk syarat penerima bantuan sosial betul direalisasikan, maka Dedi dianggap sedang menggali kuburannya sendiri. "Karena dia menganggap bahwa orang miskin itu sumber masalah. Orang miskin itu tidak mengurus anak, sehingga perlu divasektomi," katanya.
Atas dasar itu, Asep memprediksi akan timbul banyak perlawanan dari masyarakat bila vasektomi dijadikan syarat untuk warga Jawa Barat menerima bantuan sosial.
Vasektomi sendiri adalah prosedur kontrasepsi permanen yang dilakukan pada pria untuk mencegah kehamilan dengan memotong dan mengikat saluran sperma dengan tidak mempengaruhi produksi hormon testosteron, libido, atau kemampuan ereksi. Meski demikian, para laki-laki masih bisa mencapai orgasme dan ejakulasi meski tanpa sperma.
Dedi Mulyadi menyatakan alasannya mewajibkan pria vasektomi untuk menerima bansos adalah untuk menekan tingginya angka kelahiran dari penduduk miskin. "Karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak tuh cenderung miskin," kata dia usai rapat koordinasi di ruang Edelweis lantai 5 Gedung Balai Kota Depok, Selasa, 29 April 2025.
Dengan alasan itu, Dedi ingin agar para penerima bantuan sosial untuk biaya kelahiran, rumah sakit, listrik, bantuan pangan nontunai, perumahan, beasiswa untuk anak dan lainnya, ada syarat KB pria. "Saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB, sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan gitu loh," ujarnya.
Mantan Bupati Purwakarta ini mengaku program KB pria sudah berjalan. Bahkan, selama ini setiap orang yang meminta bantuan kepada dirinya diminta untuk vasektomi. "Kemarin di Bandung sudah, nanti tiap Rabu ada kegiatan vasektomi dan yang divasektomi dikasih insentif Rp 500 ribu oleh gubernur," ucap Dedi.
