PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. Prabowo juga menyebutkan pemerintah siap menjamin keamanan Israel setelah Palestina merdeka.
Prabowo menyampaikan hal itu dalam konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 28 Mei 2025. “Begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” kata Prabowo, dikutip dari siaran kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Prabowo menegaskan Indonesia mendorong solusi dua negara (two-state solution) sebagai penyelesaian konflik di antara kedua negara. “Kemerdekaan bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar,” tuturnya.
Dia juga menyatakan Indonesia perlu mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat meskipun Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Palestina. “Saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus diperhatikan dan dijamin keamanannya,” ujarnya.
Pernyataan Prabowo tersebut mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Tiga Syarat Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel
Adapun Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Tubagus Hasanuddin sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal peluang membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Namun Hasanuddin membeberkan tiga syarat utama sebelum pemerintah RI mengakui Israel. “Pertama, Israel harus mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” kata dia kepada Tempo pada Ahad, 1 Juni 2025.
Syarat kedua, Hasanuddin menegaskan Israel harus segera menghentikan agresi militernya dan mundur dari wilayah teritorial Palestina. Ketiga, Israel harus hidup berdampingan dengan negara Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. “Setelah itu, baru kita buka hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel,” ucap purnawirawan jenderal bintang dua TNI Angkatan Darat ini.
Politikus PKS Anggap Pernyataan Prabowo Terburu-buru
Adapun Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid menilai Indonesia tidak perlu terburu-buru menyampaikan pernyataan membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan lebih baik jika Prabowo berfokus pada perjuangan kemerdekaan Palestina. Peluang normalisasi hubungan dengan Israel, kata dia, tidak tepat dibahas saat Israel masih kerap melanggar berbagai kesepakatan gencatan senjata.
Dia berujar Israel bisa saja menyetujui syarat-syarat tertentu agar diakui negara lain, termasuk Indonesia. Namun, kata dia, besar kemungkinan negara Zionis itu akan melanggar syarat tersebut di kemudian hari. “Publik tentu tidak ingin Presiden Prabowo jadi korban Israel,” kata Hidayat melalui keterangan tertulis pada Jumat, 30 Mei 2025.
Anggota Komisi VIII DPR ini mencontohkan hubungan beberapa negara Arab dengan Israel. Sejumlah negara Arab, kata dia, telah menormalisasi hubungan dengan Israel dengan dalih untuk mewujudkan Palestina merdeka, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. “Malah Israel makin merasa mendapat legitimasi untuk memperluas kekuasaannya dan penjajahannya atas Palestina,” ucapnya.
Meski demikian, Hidayat mendukung pernyataan Prabowo yang ingin Palestina merdeka. Dia mengklaim Prabowo memiliki harapan yang sama dengan dirinya, yaitu agar Palestina menjadi negara yang benar-benar merdeka dan berdaulat penuh. Dia pun percaya pernyataan Prabowo yang siap menormalisasi hubungan dengan Israel jika Palestina merdeka merupakan bentuk dukungan untuk rakyat Palestina.
Israel Harus Diselidiki atas Genosida terhadap Rakyat Palestina
Adapun Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Mardani Ali Sera mengatakan kemerdekaan Palestina tidak cukup sebagai syarat bagi Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Dia mengatakan Israel juga harus diselidiki atas genosida terhadap Palestina dan rakyatnya. “Semua perilaku melanggar tata internasional mesti diselidiki,” kata Mardani kepada Tempo pada Jumat, 30 Mei 2025.
Legislator Fraksi PKS ini menuturkan kejadian di negara bekas Yugoslavia bisa menjadi preseden. Saat itu, mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Miloševi diadili sebagai penjahat perang. Mardani menegaskan bukan hanya Israel yang mesti dihukum, tetapi juga pihak yang membantu genosida Palestina.
Pernyataan Presiden soal Israel Bukti Dukung Palestina
Sementara itu, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan pernyataan Prabowo tersebut adalah penegasan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Dia menyebutkan pernyataan itu juga menjadi bukti konsistensi keberpihakan pada perjuangan melawan penjajahan.
Eddy menyampaikan hal itu di sela-sela memimpin pertemuan DPP PAN dengan delegasi parlemen India di Jakarta. “Pernyataan Presiden Prabowo di hadapan Presiden Macron dan delegasi Prancis itu justru menegaskan posisi Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan dan penindasan suatu bangsa terhadap bangsa lain,” kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 29 Mei 2025, seperti dikutip dari Antara.
Wakil Ketua MPR ini mengatakan Prabowo menegaskan kepada Israel dan pendukungnya bahwa kemerdekaan Palestina adalah syarat mutlak. “Sepanjang itu tidak dilakukan, tidak akan ada hubungan diplomatik dengan Indonesia,” ujarnya.
Dalam berbagai forum internasional, kata dia, Presiden Prabowo secara konsisten menyampaikan sikap Indonesia yang memandang penyelesaian solusi dua Negara adalah jalan satu-satunya mencapai perdamaian.
Bahkan, kata Eddy, dalam KTT D-8 di Kairo, Mesir, Prabowo menegaskan pentingnya negara-negara Islam melakukan gerakan solidaritas yang lebih konkret untuk membantu kemerdekaan Palestina.
“Pidato yang menjadi wake up call bagi negara-negara Islam untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina sekaligus menghentikan kejahatan kemanusiaan di Gaza,” kata Anggota Komisi XII DPR ini.
Dia menegaskan dukungan MPR terhadap upaya pemerintahan Prabowo terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina sebagai upaya melaksanakan amanat konstitusi. Apalagi, kata dia, saat ini Presiden hadir secara aktif dalam berbagai forum internasional dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang terus menggalang solidaritas untuk menghentikan kekerasan di Gaza.
Eka Yudha Saputra, Ervana Trikarinaputri, Savero Aristia Wienanto, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Ragam Reaksi atas Aturan Jam Malam Pelajar ala Dedi Mulyadi
