TEMPO.CO, Jakarta - Kasus keracunan makanan yang diduga karena mengkonsumsi santapan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali terulang. Hingga Mei 2025, setidaknya 1.315 siswa dilaporkan menderita gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program ini.
Kejadian tersebut tersebar di beberapa wilayah, seperti Bogor, Cianjur, Bombana, Sumba Timur, hingga Sukoharjo. Menyikapi situasi ini, pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh guna memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan edukasi tentang keamanan pangan, agar MBG tetap berjalan aman dan bermanfaat bagi jutaan siswa penerima.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Salah satu kasus terbaru terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat. Di Kota Hujan ini, per 11 Mei 2025, sebanyak 210 siswa dari jenjang TK hingga SMP menderita gejala keracunan setelah menyantap makanan MBG. Sebanyak 22 siswa harus dirawat di rumah sakit, sementara puluhan lainnya menjalani perawatan jalan dan sisanya mengalami gejala ringan. Pemerintah daerah bersama BGN sedang menunggu hasil laboratorium untuk mengetahui sumber pasti dari insiden tersebut.
Di Cianjur, insiden keracunan massal juga terjadi pada 21 April 2025. Sebanyak 78 siswa dari dua sekolah terdampak, yaitu MAN 1 dan SMP PGRI 1. Total korban gejala keracunan di wilayah ini mencapai 176 orang, karena makanan dari program MBG juga disajikan dalam acara hajatan warga. Pemerintah pun menetapkannya sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
Di wilayah timur Indonesia, kasus serupa terjadi di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Pada 23 April 2025, sejumlah murid di SDN 33 Kasipute mengalami mual dan muntah usai mencium bau tidak sedap dari paket makanan MBG. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 53 dari 1.026 kotak makanan yang dibagikan dalam kondisi tidak layak konsumsi.
Kasus lainnya muncul di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 29 siswa SD Katolik Andaluri mengalami keracunan ringan setelah menyantap makanan MBG pada 18 Februari 2025. Mereka dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan.
Sementara itu, di Sukoharjo, Jawa Tengah, insiden terjadi pada 16 Januari 2025 ketika sepuluh siswa SDN Dukuh 03 menderita gejala sakit perut dan mual. Untungnya, tidak ada yang dirawat inap, dan kasus ditangani cepat oleh Puskesmas setempat.
BGN mengidentifikasi bahwa sebagian besar kasus berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru dibentuk dan masih kurang pengalaman dalam pengelolaan dapur besar. Kurangnya kebersihan, seperti tidak menggunakan alat makan bersih atau tidak mencuci tangan sebelum makan, juga turut memperburuk situasi.
Presiden Prabowo Subianto mengakui adanya kasus keracunan makanan yang dialami para siswa ini. Tetapi, dia menilai jumlah siswa yang sakit sangat kecil dibandingkan dengan total penerima MBG yang mencapai 3 juta siswa. Ia mencatat bahwa persentase keracunan hanya sekitar 0,005 persen. Meski demikian, ia menegaskan perlunya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.
Sebagai langkah pencegahan, BGN mempertimbangkan pemberian asuransi bagi penerima manfaat dan tenaga kerja dapur MBG. Langkah ini diharapkan memberikan perlindungan lebih jika insiden keracunan makanan. Selain itu, pemerintah juga berfokus pada edukasi keamanan pangan dan penguatan distribusi makanan agar program tetap berjalan dengan aman.
Annisa Febiola, Dinda Sabrina, dan Sapto Yunus berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Mengapa Prabowo Tidak Bisa Tegas Kepada Hercules dan GRIB Jaya
