Realisasi Anggaran Kementerian Investasi Capai Rp 807 M

MENTERI Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan bahwa realisasi anggaran kementeriannya pada 2025 mencapai Rp 807,24 miliar atau 91,77 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 879,61 miliar. Pagu tersebut sudah termasuk anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp 197,73 miliar yang diterima pada pertengahan 2025.

“Pada 2025, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memperoleh pagu sebesar 879,61 miliar. Angka ini termasuk anggaran belanja tambahan atau ABT sebesar 197,73 miliar yang kami terima pada pertengahan 2025,” kata Rosan dalam Rapat Kerja Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat yang disiarkan melalui Youtube TVR Parlemen, pada Rabu, 15 Juli 2026.

Dia menjelaskan program dukungan manajemen terserap 97,4 persen, sedangkan program penanaman modal dan hilirisasi 84,98 persen. Belanja pegawai terserap 97,78 persen dan belanja barang 92,01 persen. Belanja modal terserap 78,26 persen.

Dalam paparannya, Rosan menyampaikan bahwa realisasi anggaran periode 2025, mempunyai sisa anggaran kementerian sebesar Rp 72,37 miliar atau 8,23 persen dari total pagu. Program Dukungan Manajemen memperoleh pagu Rp 481,03 miliar dengan realisasi Rp 468,52 miliar atau 97,40 persen. Sisa anggaran program tersebut mencapai Rp 12,51 miliar atau 2,60 persen.

Program Penanaman Modal dan Hilirisasi memiliki pagu Rp 398,58 miliar. Realisasi anggarannya mencapai Rp 338,72 miliar atau 84,98 persen, sehingga menyisakan Rp 59,86 miliar atau 15,02 persen.

Bila dilihat berdasarkan jenis belanja, kata dia, belanja pegawai memiliki pagu Rp 302,17 miliar dengan realisasi Rp 295,47 miliar atau 97,78 persen. Belanja barang terealisasi Rp 400,55 miliar atau 92,01 persen dari pagu Rp 435,33 miliar.

Sementara itu, belanja modal memiliki pagu Rp 142,12 miliar dengan realisasi Rp 111,22 miliar atau 78,26 persen. Sisa anggaran belanja modal tercatat sebesar Rp 30,90 miliar atau 21,74 persen. Rosan Roeslani juga menyebut adanya blokir pagu anggaran sebesar Rp 16,75 miliar atau sekitar 1,9 persen yang tidak dapat digunakan hingga akhir tahun anggaran 2025.