7 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Kehutanan Raja Juli menyatakan akan mencabut perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) 20 perusahaan dengan total luas sekitar 750 ribu hektare di seluruh Indonesia, termasuk tiga provinsi terdampak banjir dan tanah longsor.
Ia menjelaskan pada Februari lalu, Kemenhut juga telah mencabut 18 PBPH dengan total luas 526.144 hektare.
"Ada sekitar 20 perusahaan dengan luas sekitar 750.000 hektar yang nanti akan saya cabut izinnya, yang tadi 750.000 itu se-Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak banjir," ujar Raja usai rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Kamis (4/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, Kemenhut kini telah mengidentifikasi 12 perusahaan yang terindikasi berkontribusi terhadap banjir di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Ia menjelaskan dalam satu-dua hari ke depan akan ada penegakan hukum terhadap perusahaan itu.
Raja Juli enggan mengungkap 12 perusahaan yang terindikasi berkontribusi terhadap banjir karena proses hukum masih dilakukan.
"Kita sudah identifikasi, ada indikasi tadi pelanggaran hukum. Selanjutnya apakah 12, apakah berapa persisnya, ya tentu nanti tergantung temuan di lapangan. Tapi indikasi awalnya ada 12 subjek hukum," ujar dia.
Disentil mundur di rapat DPR
Raja Juli angkat suara usai disindir untuk mundur dari jabatannya dalam rapat di Komisi IV DPR membahas tragedi bencana banjir dan longsor di Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh.
Usai rapat tersebut, Raja Juli menilai bahwa posisinya saat ini sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Oleh karenanya, dia mengaku siap dievaluasi.
"Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah, dan itu hak prerogatif Presiden. Jadi saya siap dievaluasi," kata Raja Juli di kompleks parlemen.
Dia menambahkan kritik masyarakat dan netizen kepada dirinya dalam tragedi banjir dan longsor di Sumatra dan Aceh akan menjadi aspirasi baginya. Saat ini, dia mengaku hanya ingin bekerja dan menyerahkan sisanya kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Jadi monggo, tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu hak prerogatif Pak Presiden," kata dia.
Desakan mundur dalam rapat sebelumnya disampaikan anggota Komisi IV dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh. Dia berkaca dari dua menteri di kabinet Presiden Filipina Bongbong Marcos Jr, yang mundur usai bencana banjir di negaranya.
Menurut Saleh, sikap tersebut mestinya bisa ditiru Raja Juli sebagai menteri yang bertanggung jawab dalam bencana di Sumatra.
"Jadi bukan sesuatu yang salah juga kalau menteri tidak sanggup mengatasi ini mundur juga itu adalah tugas yang mulia menurut saya," kata Saleh.
Raja Juli menjadi salah satu menteri yang disorot dan didesak mundur imbas tragedi banjir tersebut. Desakan mundur kita juga ramai di media sosial. Dua menteri lain yang menjadi sasaran yakni Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
(yoa/gil)
