TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani meminta Kepolisian untuk mengusut dugaan intimidasi terhadap mahasiswa yang menggugat Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Konstitusi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Puan mengatakan intimidasi itu tidak bisa dibiarkan berlalu begitu saja. "Kita akan pertanyakan kepada aparat penegak hukum siapa yang kemudian mengintimidasi, atas dasar apa diintimidasi, dan kenapa terjadi hal tersebut," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Ahad, 25 Mei 2025.
Ia tidak memberi banyak komentar karena beralasan baru mendengar kasus tersebut. Kendati begitu, Puan mengklaim akan memperhatikan perkembangan kasusnya. "Ini saya baru juga mengetahuinya dari media, namun jika memang seperti itu kita akan lihat," tutur Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Sebelumnya, tiga mahasiswa FH UII berinisial Ag, Ha, dan Id diintimidasi orang-orang tak dikenal mengatasnamakan MK dan juga diduga dilakukan Babinsa. Ketiganya merupakan pemohon uji formil UU TNI ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ketiga mahasiswa FH UII itu teregister dalam nomor perkara 74/PUU-XXIII/2025. Saat ini gugatan terhadap UU TNI itu mulai memasuki tahap persidangan.
Intimidasi ini mulanya dialami oleh Ha yang tinggal di Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah. Pada Ahad, 18 Mei 2025, dua orang tak dikenal mengaku sebagai utusan MK mendatangi ketua RT setempat.
Orang tak dikenal itu mengaku sedang melakukan verifikasi faktual terkait permohonan uji materi yang diajukan Ha dan meminta informasi keseharian serta salinan kartu keluarga Ha. Ketua RT lantas menyerahkan dokumen tersebut, yang kemudian difoto oleh kedua orang tak dikenal.
Selain itu, Id, yang berdomisili di Marga Tiga, Lampung Timur, juga mengalami hal serupa. Ada seorang pria mengaku berasal dari MK dan mendatangi rumah ketua RT Id. Sebelumnya, ketua RT sudah menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai Babinsa dan menyatakan Id sedang dicari.
Orang tak dikenal itu membawa surat tugas dari MK—meski tak sempat didokumentasikan oleh RT—dan menggali data pribadi serta ciri fisik Id. Ia bahkan sempat meminta nomor kontak pribadi Id, namun ditolak oleh ketua RT.
Ag, mahasiswa asal Kutorejo, Mojokerto, Jawa Timur, juga mengaku diminta datanya. Permintaan ini dilakukan oleh prajurit Babinsa, atas perintah Kodim 0815 Mojokerto. Informasi ini didapat dari ayah Ag, yang menjabat sebagai kepala desa setempat. Ia menaruh curiga setelah mengetahui adanya pengambilan data dari kantor desa pada 19-20 Mei 2025.
Dani Aswara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
