Puan Desak Pemerintah Evaluasi Pengawasan UTBK SNBT

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mendesak pemerintah mengevaluasi sistem pengawasan setelah ditemukan berbagai kasus kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) 2026. Ia menilai kecurangan ini menjadi tantangan bagi integritas kompetisi pendidikan nasional yang harus diintervensi oleh kebijakan.

"Pemerintah dan panitia pelaksana perlu untuk melakukan adaptasi sistem dan teknologi pengawasan, seiring berkembangnya modus kecurangan. Setiap celah harus menjadi bahan koreksi sistematis dalam desain seleksi berikutnya,” kata Puan dalam keterangan tertulis pada Jumat, 24 April 2026.

Menurut Puan, keberhasilan sistem seleksi tidak hanya diukur dari jumlah pelanggaran yang terungkap, tetapi dari kemampuan negara mempersempit ruang kecurangan. Atas dasar itu, Puan ingin negara memastikan integritas seleksi terus dijaga melalui pembaruan sistem yang adaptif dan berbasis mitigasi.

Pelaksanaan UTBK sejak 21 April 2026 di berbagai daerah masih diwarnai dugaan kecurangan. Panitia menemukan beragam modus, mulai dari penggunaan joki, pemalsuan dokumen, alat komunikasi tersembunyi, hingga taktik manipulatif untuk mengelabui pengawas.

Terdapat anomali data sebanyak 2.940 peserta yang terindikasi diduga melakukan kecurangan. Seperti tahun sebelumnya, panitia juga mengendus adanya sindikat joki yang kini terancam sanksi pidana.

Puan melihat kecurangan ini bukan sekadar pelanggaran individu, melainkan pola berulang dengan teknik yang semakin kompleks. Hal tersebut mencerminkan peningkatan tekanan dalam kompetisi pendidikan.

Ia juga berpendapat, penanganan kecurangan harus dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari aspek teknis pengawasan. Tetapi juga bagaimana sistem pendidikan membentuk nilai kejujuran, usaha, dan makna kompetisi. “Ketika ruang seleksi dimasuki strategi manipulatif yang disiapkan secara sistematis, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran ujian, tetapi menyangkut fondasi etika pendidikan," kata dia. 

Dengan jumlah kursi sekitar 260.000 di perguruan tinggi negeri yang diperebutkan 871.496 orang, Puan menekankan pentingnya menjaga prinsip meritokrasi dalam seleksi. Sebab, kata dia, setiap bentuk kecurangan merusak kepercayaan terhadap mekanisme seleksi berbasis kemampuan dan usaha yang adil.

Mantan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan ini pun mengingatkan bahwa seluruh elemen harus mendukung penanaman budaya jujur sejak dini dalam ekosistem pendidikan. “Kejujuran akademik tidak bisa dibentuk hanya di ruang ujian, tetapi harus menjadi bagian dari proses pendidikan sejak awal,” tutur dia.