Perang Thailand-Kamboja, Phnom Penh Klaim Diprovokasi Bangkok

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Kamboja menuduh Thailand sebagai pihak pemicu ketegangan terbaru di kawasan perbatasan.

Ini sebab insiden penyerangan terhadap seorang prajurit Kamboja di kawasan Candi Ta Moan Thom pada Senin (14/07) lalu.

Insiden tersebut memicu kemarahan publik dan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan serta integritas teritorial Kamboja.

Dilansir dari media asal Kamboja, dalam keterangan resminya, Phnom Penh menyatakan bahwa seorang tentara dan warga sipil Thailand melakukan penyerangan fisik terhadap prajurit Kamboja yang secara sah bertugas di kompleks candi bersejarah itu.

Pemerintah menilai tindakan tersebut bukan sekedar konflik perbatasan, melainkan serangan simbolik terhadap harga diri bangsa dan warisan budaya Kamboja.

"Ini adalah pelanggaran terhadap hukum internasional dan kebenaran sejarah. Candi Ta Moan Thom merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas budaya bangsa kami, dan klaim kami atas wilayah itu telah diakui dalam Konvensi Prancis-Siam 1907," demikian pernyataan resmi pemerintah Kamboja.

Candi bersejarah dan sengketa lama

Candi Ta Moan Thom, yang terletak di wilayah sengketa antara kedua negara, telah lama menjadi titik panas dalam hubungan bilateral.

Berdasarkan Konvensi 1907 yang disepakati antara Prancis dan Siam (kini Thailand), wilayah candi tersebut masuk dalam teritori Kamboja.

Klaim ini diperkuat oleh sejumlah peta resmi yang diakui secara internasional serta pendaftaran situs tersebut di Kementerian Kebudayaan dan Seni Rupa Kamboja.

Kamboja menilai tindakan masuknya pasukan dan warga Thailand ke kawasan tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma-norma internasional dan semangat kerja sama di lingkup ASEAN.

"Insiden ini mencederai nilai-nilai internasional dan merusak kepercayaan antara dua negara anggota ASEAN," tegas pemerintah Kamboja.

Diplomasi vs ketegangan

Meski menghadapi provokasi dan tekanan nasionalistik, pemerintah Kamboja menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui jalur hukum internasional.

Pemerintah juga telah mengajukan pengaduan resmi ke Mahkamah Internasional (ICJ), sebagai bentuk kepercayaan terhadap penyelesaian berbasis hukum.

Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya direspons oleh Thailand yang sejauh ini menolak keterlibatan lembaga hukum internasional dan lebih memilih penyelesaian secara bilateral.

Perbedaan pendekatan ini dinilai menunjukkan ketidaksesuaian sikap Thailand terhadap prinsip-prinsip ASEAN tentang penyelesaian damai dan penghormatan kedaulatan.

Phnom Penh juga mengkritik sikap ganda Thailand yang menurutnya sering mengedepankan citra damai namun menunjukkan aksi militer yang kontraproduktif di lapangan.

"Tindakan kekerasan ini memperlihatkan lemahnya disiplin militer dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip ASEAN," tambah pernyataan tersebut.

Bersambung ke halaman berikutnya...