INFO TEMPO - Pasar global kini semakin ketat terhadap praktik pertambangan. Perusahaan tidak cukup hanya menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga harus mampu membuktikan seluruh proses bisnisnya berjalan dengan tata kelola yang baik, menjaga lingkungan, serta memiliki rantai pasok yang transparan.
Bagi pelaku industri, perusahaan yang memenuhi standar Environmental, Social, and Governance (ESG) dianggap telah memiliki “paspor” untuk memasuki pasar global. Harita Nickel menjadi perusahaan tambang pertama di Indonesia yang berani mengambil langkah untuk menggapai “paspor” itu melalui sertifikasi Responsible Minerals Assurance Process (RMAP), RMAP+, serta audit Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA).
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Manager Sustainability Harita Nickel, Eryawan Taruna mengatakan akan mengantongi Sertifikat RMAP dan RMAP+ di tahun ini akan dirilis. Rinciannya, tiga serifikat RMAP untuk unit bisnis Halmahera Jaya Feronikel (HJF), Halmahera Persada Lygend (HPAL), dan Obi Nickel Cobalt (ONC). Sementara RMAP+ untuk HPAL dan ONC. “Sistem penilaian RMAP dan RMAP+ berbeda. RMAP dilihat apakah lolos atau tidak dengan standar tertentu, sedangkan RMAP+ menggunakan sistem skoring,” kata Ery pada Rabu, 22 Juli 2026.
Sertifikasi tersebut, menurut dia, bertujuan memenuhi tuntutan pasar global sekaligus strategi jangka panjang dalam membangun sistem pertambangan berkelanjutan. Komitmen itu lahir dari seluruh jajaran perusahaan, mulai manajemen hingga pemegang saham. Harita berinvestasi besar untuk membangun sistem, menyiapkan sumber daya manusia, memperkuat tata kelola operasional, dan membenahi rantai pasok secara menyeluruh.
Tak hanya memastikan kepatuhan ESG di internal, Harita juga mewajibkan seluruh pemasok dan mitra usaha memenuhi standar yang sama. Perusahaan membangun sistem due diligence, memperketat proses penyaringan, memperluas pelatihan dan sosialisasi, hingga pendampingan agar mampu memenuhi persyaratan keberlanjutan. Ery mengakui, tantangan terbesar bukan membangun sistem di dalam perusahaan, melainkan mengajak seluruh mitra bisnis bergerak bersama.
Dorongan menerapkan standar internasional juga datang dari pasar. Produsen otomotif dan baterai di Eropa mensyaratkan transparansi rantai pasok melalui regulasi, seperti EU Battery Passport. Kondisi tersebut membuat sertifikasi RMAP dan RMAP+ menjadi salah satu acuan penting untuk memastikan material yang digunakan berasal dari rangkaian kerja yang bertanggung jawab. Tak hanya Eropa, Cina sebagai pasar nikel terbesar, turut mengembangkan standar keterlacakan sebagaimana praktik di Eropa.
Perusahaan besar semisal produsen kendaraan listrik kini dituntut memenuhi standar global agar tetap dapat mengekspor produknya ke pasar internasional. Karena itu, Ery melanjutkan, kepatuhan terhadap RMAP dan IRMA menjadi bekal agar produk hilirisasi nikel Indonesia dapat diterima di pasar dunia.
Langkah Harita mendapat dukungan dari Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI). Penerapan standar global seperti RMAP, RMAP+, dan IRMA, kata Wakil Ketua PERHAPI, Resvani, tidak mudah diperoleh. “Cukup sulit meraih standar itu. Kita harus memperlihatkan kemampuan membenahi tata kelola untuk masuk standar tersebut,” kata Resvani yang sedang menyusun Standar ESG Industri Nikel untuk Indonesia. “Bagus jika Harita bisa mendapatkan sertifikat itu.”
Keberhasilan Harita Nickel memperoleh sertifikasi tersebut akan menjadi bukti industri pertambangan Indonesia mampu memenuhi standar internasional sekaligus memperlihatkan praktik pertambangan terus bergerak menuju tata kelola yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. “Jangan dibilang Indonesia nikel ‘kotor’ lagi,” ujar Resvani. (*)
