TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jakarta telah menyerahkan bantuan penebusan ijazah untuk 488 warga ibu kota. Bantuan itu diberikan kepada warga Jakarta yang ijazahnya ditahan sekolah karena belum membayar biaya pendidikan.
Penyerahan bantuan pemutihan 488 ijazah itu membutuhkan biaya hingga Rp 1,69 miliar. "Intinya, ijazah ini tidak diambil karena mereka tidak mampu. Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini harus hadir," kata Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo dalam keterangan tertulis pada Jumat, 2 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pemerintah Provinsi Jakarta menyerahkan bantuan penebusan ijazah itu melalui dua gelombang. Pada 25 April 2025, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp 596 juta untuk menebus 117 ijazah. Setelah itu, saat Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei 2025, Gubernur Pramono menyerahkan bantuan pemutihan 371 ijazah senilai Rp 1,09 miliar.
Pramono menggunakan dana dari Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas Bazis Provinsi Jakarta untuk program penebusan ijazah tersebut. "Mudah-mudahan ini akan bisa bermanfaat bagi para siswa yang selama ini ijazahnya tertahan," ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Dia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Baznas Bazis Jakarta atas dukungan untuk programnya. Pramono menilai dana tersebut bisa membantu warga yang selama ini terkendala administrasi penyelesaian pendidikan.
Menurut Pramono, saat ini masih ada ribuan warga Jakarta yang ijazahnya masih tertahan di sekolah. Maka dari itu, dia akan kembali menjalankan program penebusan ijazah.
Program pemutihan ijazah siswa di Jakarta merupakan janji politik Pramono Anung dan wakilnya, Rano Karno, semasa Pilkada Jakarta 2024. Pramono kemudian menjadi Gubernur Jakarta setelah memenangkan Pilkada 2024 mengalahkan dua calon lainnya, yaitu Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun. Pramono dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai gubernur pada 20 Februari 2025.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jakarta Alia Noorayu Laksono mendukung program pemutihan ijazah dari Gubernur Jakarta Pramono Anung. Alia menyoroti masalah penahanan ijazah milik warga Jakarta di sekolah-sekolah. Menurut dia, penahanan dokumen tanda bukti menyelesaikan pendidikan itu menjadi salah satu problem yang dihadapi warga ibu kota.
Menurut Alia, dia kerap menemukan orang yang ijazahnya ditahan sekolah setiap menemui warga di daerah pemilihannya. "Setiap kali saya turun ke daerah pemilihan, selalu ada saja warga yang saya temui yang belum memegang ijazahnya," kata Alia melalui keterangan tertulis pada Kamis, 1 Mei 2025.
Menurut Alia, kendala finansial menjadi penyebab utama warga Jakarta tidak mampu menebus ijazah dari sekolah. Padahal, ucapnya, ijazah merupakan salah satu syarat utama dalam mencari pekerjaan formal.
Alia menilai penahanan ijazah karena problem finansial seperti menciptakan lingkaran setan. "Kalau tidak bisa cari pekerjaan, mereka tidak bisa menghasilkan uang untuk menebus ijazah. Tapi kalau tidak pegang ijazah, juga tidak bisa cari pekerjaan. Jadi siklusnya terus seperti itu," ujar politikus Partai Golongan Karya itu.
