TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Imam Sugianto mengatakan pegawai BIN akan pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN secara bertahap mulai pertengahan tahun ini. Hal ini disampaikan Imam saaat bertemu Kepala Otorita IKN di IKN Basuki Hadimuljono pada Selasa, 22 April 2025.
“Insyaallah mulai Juni,” kata Imam, dikutip dari keterangan resmi Otorita IKN. Rencananya, pegawai BIN akan menempati hunian di rumah susun (rusun) BIN yang telah fungsional.
Basuki Hadimuljono menyambut rencana tersebut. Otorita IKN pun, kata dia, akan menyiapkan hunian agar pegawai BIN yang pindah bisa menempatinya mulai 1 Juni 2025.
Rencana kepindahan pegawai BIN ke IKN disampaikan di tengah ketidakpastian jadwal pemindahan ASN ke ibu kota baru di Kalimantan Timur. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengatakan belum ada arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk memboyong ASN ke IKN. Kementeriannya juga berencana menyaring ulang ASN yang bakal dipindahkan.
Sementara ini, pegawai yang mulai berkantor di IKN adalah pegawai Otorita IKN. Basuki mengklaim sudah ada 500 pegawai yang pindah ke ibu kota baru sejak 1 Maret 2025. Ia juga memastikan ada calon pegawai negeri sipil yang menyusul pada Juni 2025.
“Ada CPNS sebanyak 582 (orang) lagi yang akan tinggal di sini (IKN)” kata Basuki dalam konferensi pers yang digelar secara daring pada Rabu, 23 April 2025.
Ihwal pembangunan, Otorita IKN juga menargetkan proyek kompleks perkantoran di IKN, yang meliputi Kawasan Istana, Kemenko, Kementerian Sekretariat Negara, serta ekosistemnya. Sementara pembangunan ekosistem perkantoran terus berproges, Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto menyampaikan sudah ada sejumlah fasilitas pendukung di kawasan tersebut. Mulai dari minimarket, restoran, ATM, vending machine, hingga kantor pos, yang tersedia di area perkantoran maupun hunian.
Bimo menuturkan, kawasan IKN dirancang menjadi pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi yang terintegrasi. Sebab itu, pembangunan ekosistem penunjang, mulai dari perkantoran, hunian, sarana transportaasi maupun sarana dan prasarana sosial, menjadi prioritas utama seiring rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN.
Lebih lanjut soal kesiapan hunian, Bimo mengatakan sudah tersedia 36 rumah tapak jabatan menteri, 17 tower hunian ASN, 5 tower hunian Paspamres, 2 tower hunian Polri, dan 2 tower hunian Badan Intelijen Negara (BIN). Ia mengklaim hunian-hunian tersebut sudah fungsional.
Bimo mengatakan bila pembangunan 47 tower hunian ASN di IKN sudah rampung, maka bisa digunakan untuk menampung 8.410 pegawai. Di samping itu, Otorita IKN juga berencana membangun 30 tower hingga 2028 dengan kapasitas 5.400 pegawai. "Sehingga, (kapasitas) totalnya itu sekitar 13.810 (pegawai)" kata dia saat rapat bersama Komisi II DPR pada Selasa, 22 April 2024, dikutip dari keterangan resmi.
Pilihan Editor: Mengapa Pembangunan di IKN Mandek Setelah Groundbreaking
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
