TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) daerah Ndugama Derakma menyatakan perang terhadap militer di wilayah adat La Pago, Papua. Juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengatakan, milisi dari tiga belas batalion OPM yang ada dikerahkan untuk operasi perang tersebut.
Dia mengklaim telah menyiapkan seluruh amunisi untuk melakukan operasi tersebut. "Perintah perang ini telah dikeluarkan secara resmi untuk diketahui oleh semua pihak," kata Sebby dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 19 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam operasi itu, OPM melarang warga sipil untuk masuk secara sembarangan ke wilayah konflik bersenjata tersebut. Sebby mengatakan, kelompoknya membuat sejumlah aturan untuk warga sipil.
Dia berujar, seluruh mobil warga sipil yang melintas dari wilayah Yalimo, Tolikara, Lani Jaya, dan Nduga untuk membuka kacanya. Selain itu, OPM melarang warga sipil berpakaian menyerupai kelompoknya ataupun aparat keamanan.
Sebby mengatakan bakal menyita gawai milik warga sipil yang melintasi wilayah operasi OPM. Kelompok separatis ini juga melarang orang asli Papua untuk menerbangkan pesawat di daerah perang.
"Kami sudah (ada) korban di Papua Pegunungan, maka kami tidak akan mundur," ujarnya.
Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Inf Candra Kurniawan menilai, tindakan OPM itu hanya untuk menebar teror dan hoaks kepada warga sipil. Dia mengatakan, prajurit TNI di wilayahnya tetap fokus melaksanakan tugas pokoknya untuk melindungi masyarakat di tengah ancaman perang OPM.
"Kami fokus melaksanakan tugas, melindungi dan melayani masyarakat, dan melaksanakan pembinaan teritorial," ujarnya saat dihubungi pada Senin, 19 Mei 2025.
Candra mengatakan, TNI juga akan terus melakukan komunikasi sosial yang humanis untuk melawan propaganda OPM. "Komunikasi terus dilakukan untuk mengedukasi, menyampaikan berita yang benar," katanya.
Selain itu, dia turut merespons ihwal aturan yang dibuat OPM ke warga sipil. Salah satunya ihwal larangan berpakaian menyerupai TNI-Polri.
Menurut dia, tanpa perlu dibuat aturan, tidak ada warga sipil yang akan berpakaian dinas TNI-Polri. "Dan pastinya tidak ada yang mengarahkan. Silakan bisa dilihat selama ini, siapa yang berpakaian seperti TNI-Polri," katanya.
