TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat sipil berbagai elemen memperingati Hari Buruh Internasional dengan menggelar aksi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, 1 Mei 2025.
Aksi tersebut semula akan dilakukan di kawasan Sudirman-Thamrin dengan long march dimulai dari kawasan Dukuh Atas hingga Istana Negara. Namun, dipindah karena Presiden Prabowo Subianto akan ikut May Day di Kawasan Monumen Nasional (Monas).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Aksi diikuti oleh Aliansi Perempuan Indonesia, Serikat Pekerja Kampus, Aliansi Jurnalis Independen, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi). Mereka tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak).
Massa aksi membawa spanduk hingga poster yang mereka sebarkan di jalanan depan gerbang DPR. Poster itu memuat berbagai protes dari sudut pandang buruh hingga perempuan. “May day is not a holiday. Ini harinya melawan,” demikian salah satu poster yang terletak di sana.
Dalam pernyataan resminya, Gebrak menyinggung rakyat yang mendekat ke kekuasaan. Menurut mereka, tidak ada cukup alasan bagi masyarakat yang merasakan kebijakan buruk dan perlakuan represif dari negara untuk bermesraan dengan penguasa yang menindas.
“Aliansi Gebrak menegaskan bahwa Gerakan Buruh Indonesia tidak bisa diklaim oleh seseorang ataupun kelompok yang pada ujungnya adalah untuk mendapatkan kue kekuasaan semata,” tulis mereka dalam pernyataan, Kamis, 1 Mei 2025.
Menurut aliansi ini, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum menunjukkan perubahan kebijakan secara struktural yang pro terhadap perlindungan dan kesejahtaraan bagi seluruh rakyat indonesia. Maka dari itu, asa lima tuntutan yang dibawa oleh Gebrak pada aksi hari ini. Berikut rinciannya:
- Cabut UU Cipta Kerja dan sahkan RUU Ketenagakerjaan pro buruh;
- Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan akui status pekerja sektor informal seperti ojol dan kurir;
- Hentikan penggusuran, jalankan reforma agraria sejati;
- Hentikan proyek strategis nasional yang merusak lingkungan dan sahkan RUU Masyarakat Adat;
- Cabut UU TNI dan tolak keterlibatan militer dalam urusan sipil.
