Libanon akan Sepakati Perjanjian Jika Tentara Israel Ditarik

PEMERINTAH Libanon tidak akan menandatangani perjanjian apa pun dengan Israel kecuali perjanjian tersebut mencakup "penarikan penuh" pasukan Israel dari wilayahnya, demikian dilaporkan Washington Post pada Kamis seperti dilansir i24News. Laporan ini mengutip pernyataan Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam beberapa jam sebelum putaran kedua pembicaraan langsung dengan Israel.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemudian mengumumkan Israel-Libanon menyepakati gencatan senjata selama tiga pekan mulai Kamis malam.

Salam mengatakan Beirut mendesak AS untuk menekan Israel agar memperpanjang gencatan senjata dan merevisi posisi negosiasinya. "Kami tidak dapat hidup dengan adanya zona penyangga. Kehadiran Israel di mana pengungsi Libanon tidak diizinkan untuk kembali, di mana desa dan kota yang hancur tidak dapat dibangun kembali," kata Salam.

Salam juga menanggapi kritik bahwa pemerintahannya belum berbuat cukup untuk melucuti senjata Hizbullah. Ia mengatakan bahwa otoritas Libanon telah mengambil "keputusan berani" dan membuat kemajuan dengan menyita senjata dan melarang aktivitas militer Hizbullah.

“Pelucutan senjata adalah sebuah proses; itu bukan sesuatu yang akan terjadi dalam semalam. Yang lebih penting adalah kami telah menunjukkan keseriusan,” katanya, menambahkan bahwa “satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan memperkuat tentara.”

Sementara itu, Presiden Libanon Joseph Aoun mengatakan pada awal pekan ini bahwa kesediaan pihaknya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti Beirut telah menyerah dan siap untuk membuat konsesi. Namun, ini untuk mencari solusi permanen atas konflik bersenjata tersebut.

Pada 15 April, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan niatnya untuk menghancurkan kota Bint Jbeil di Libanon, menyebutnya sebagai benteng gerakan Hizbullah di Libanon selatan.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada RIA Novosti seperti dikutip Antara bahwa Libanon dan Israel akan mengadakan putaran kedua pembicaraan di Washington pada tingkat duta besar. Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengumumkan bahwa kedua pihak telah menyepakati gencatan senjata selama 10 hari yang dimulai pada 17 April.

Meskipun demikian, tentara Israel dituduh secara rutin melanggar gencatan senjata dengan melancarkan serangan udara dan artileri serta serangan drone.