KPK Hibahkan 10 Tanah dan Bangunan Senilai Rp 15,6 Miliar ke Pemkot Surabaya dan Pemkab Malang

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan 10 aset barang rampasan negara berupa tanah dan/atau bangunan dengan total nilai Rp 15.667.681.000 kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, pada Selasa, 18 Maret 2025. Hibah ini sebagai upaya percepatan pemanfaatan aset rampasan dari penanganan tindak pidana korupsi.

Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK Mungki Hadipratikto, mengatakan bahwa KPK berkomitmen dalam pengelolaan aset rampasan negara melalui mekanisme pemanfaatan yang tepat guna untuk mengoptimalkan capaian asset recovery. “Ini dilakukan sebagai langkah mitigasi risiko penguasaan oleh pihak yang tidak berwenang, mengurangi biaya pemeliharaan, perawatan, dan menjaga nilai ekonomis dari barang rampasan,” kata Mungki dalam keterangan resmi yang dikutip pada Ahad, 30 Maret 2025.

Hibah barang rampasan koruptor ini dilakukan untuk memberikan ruang pengelolaan barang rampasan yang lebih optimal, serta memperjelas pemisahan kewenangan eksekutorial dan pengelolaan barang milik negara (BMN) terhadap barang rampasan negara hasil eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Dengan demikian, barang rampasan dari penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat segera dimanfaatkan kembali.

Melalui penyerahan hibah, kata dia, maka status penggunaan dan pemanfaatan aset itu menjadi wewenang Pemkot Surabaya dan Pemkab Malang sehingga barang milik negara ini harus didayagunakan dengan baik dan termanfaatkan untuk kepentingan negara dan masyarakat.