TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Disabilitas (KND) mengimbau pendekatan inklusif dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SR) di seluruh Indonesia harus dilakukan. Imbauan ini termasuk harus diberlakukan di Provinsi Jawa Barat yang memiliki angka penyandang disabilitas tertinggi secara nasional.
“Dalam kunjungan koordinasi ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, KND menekankan pentingnya afirmasi bagi penyandang disabilitas agar dapat menjadi bagian dari SR, baik sebagai peserta didik maupun bagian dari ekosistem pendidikan inklusif,” tulis siaran pers yang dikirimkan KND, Jumat, 8 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Komisioner KND Kikin Tarigan menegaskan bahwa Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menyasar kelompok ekonomi desil 1, namun juga perlu membuka ruang bagi keluarga dengan anak penyandang disabilitas yang berada pada desil 2. Ini mengingat penyandang disabilitas memiliki kerentanan yang berdampak pada extra cost dalam kehidupannya sehari-hari.
“Kami berharap pengelola Sekolah Rakyat memiliki perspektif disabilitas meskipun belum ada siswa disabilitas yang terdaftar, agar inklusi sudah menjadi pondasi dari awal,” kata Kikin.
Ia menambahkan, di sisi lain, seringkali ada disabilitas yang tidak terlihat pada saat pendaftaran, sehigga tidak terdeteksi sejak awal. “Adanya perspektif disabilitas memungkinkan para pengelola SR dapat melakukan scanning dalam proses belajar sehari-hari nantinya,” ujar Kikin.
Komisioner KND lainnya, Rachmita Harahap, menyoroti kesiapan infrastruktur dan pentingnya pelatihan untuk SDM di Sekolah Rakyat. “Jawa Barat memiliki peluang strategis dalam mengembangkan Sekolah Rakyat yang inklusif, dengan syarat dilakukan asesmen yang menyeluruh bagi calon siswa disabilitas, dan pelibatan aktif organisasi penyandang disabilitas,” katanya.
Rachmita juga mengingatkan bahwa aksesibilitas fisik dan non-fisik harus benar-benar diperhatikan, serta guru dan pendamping perlu dibekali kemampuan untuk melayani semua ragam disabilitas.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Noneng Komara Ningsih menyambut baik himbauan KND dan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan SR. “Kami mengapresiasi KND untuk memastikan Sekolah Rakyat benar-benar inklusif,” kata Noneng pada kesempatan tersebut.
Menurut Noneng, Jawa Barat telah mengajukan dua lahan di Jatinangor dan Sumedang untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat, meskipun memang ada tantangan dari sisi luas lahan di beberapa kabupaten/kota.
