TEMPO.CO, Jakarta - Komisi XII DPR RI mendorong pemerintah untuk segera membentuk satuan tugas khusus guna mempercepat pembangunan dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi XII Bambang Patijaya dalam rapat dengar pendapat bersama Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan PT Industri Nuklir Indonesia, Kamis, 15 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Komisi XII mendorong pemerintah mempercepat pengesahan Keputusan Presiden tentang pembentukan Nuclear Energy Program Implementing Organization atau NEPIO. Ini penting sebagai satuan tugas percepatan pembangunan dan pengoperasian PLTN demi mendukung target transisi energi," kata Bambang.
Bambang mengatakan pembentukan satgas percepatan pembangunan nuklir akan menjadi salah satu indikator keseriusan Indonesia dalam menggarap PLTN. Selain itu, kata dia, dalam waktu dekat Badan Energi Atom Internasional atau IAEA akan melakukan asesmen untuk mengukur kesiapan Indonesia.
Langkah tersebut mendesak, menurut dia, karena seiring rencana pemerintah mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Salah satu proyek strategis dalam RUPTL adalah pembangunan PLTN berkapasitas 500 megawatt dalam 10 tahun ke depan. “Persiapan administrasi dan kelembagaan harus segera dirapikan agar tidak menghambat proses pembangunan,” ujarnya.
Selain itu, Bambang juga menyoroti kebingungan terkait lembaga pelaksana program nuklir nasional pasca peleburan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) ke dalam BRIN. Untuk itu, dia mengatakan peran BATAN sebagai pelaksana program ketenaganukliran dikembalikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
"Kalau BRIN hanya menjalankan riset dan inovasi, maka pelaksanaan program nuklir nasional belum memiliki lembaga yang jelas. Ini bisa menjadi hambatan serius," kata Bambang.
