PEMERINTAH Amerika Serikat yang dipimpin Donald Trump menyetop dana hibah senilai 450 juta dolar untuk Universitas Harvard pada Selasa, 13 Mei 2025. Dikutip dari Antara, Presiden Universitas Harvard Alan Garber pada Senin, 12 Mei 2025, menulis surat kepada Menteri Pendidikan Amerika Linda McMahon untuk menyangkal tuduhan bahwa universitas tersebut memiliki bias politik partisan seraya memperingatkan bahwa tindakan pemerintah yang melampaui batas mengancam kebebasan utama. Keesokan harinya koalisi pemerintah Amerika mengecam Harvard dalam surat karena gagal menghadapi diskriminasi ras yang merajalela dan pelecehan anti-semit.
Dampak Pemberhentian Dana Hibah
Alan Garber mengumumkan pada Rabu, 14 Mei 2025, bahwa universitas akan menggunakan 250 juta dolar sekitar Rp4,1 triliun dari dananya untuk mendukung penelitian. Kebijakan ini diambil akibat dampak pemberhentian dana hibah dari pemerintahan Trump.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Garber dan Dekan Sekolah Hukum Harvard John Manning mengatakan para pemimpin sekolah akan bekerja sama dengan para peneliti untuk membuat penyesuaian terhadap program yang sedang dikerjakan. "Meski tidak dapat menyerap seluruh biaya dana federal yang dibatalkan, kami akan memobilisasi sumber daya keuangan untuk mendukung aktivitas penelitian penting selama masa transisi sambil terus bekerja dengan para peneliti mengidentifikasi sumber pendanaan alternatif," kata Garber.
Penolakan
Harvard menolak keputusan ini dengan mengajukan gugatan hukum untuk membatalkannya. Mereka beralasan bahwa pembekuan pendanaan oleh pemerintah federal tersebut melanggar hukum. Pemerintahan Trump telah mengancam akan membekukan pendanaan federal bagi banyak universitas termasuk Harvard. Pembekuan pendanaan dilakukan dengan alasan protes kampus yang mendukung Palestina dan program keberagaman, kesetaraan dan inklusi.
Surat
Salah satu alasan penghentian pendanaan yakni Harvard merupakan kampus yang mendukung Palestina dan program keberagaman, kesetaraan dan inklusi (DEI).
Pada April 2025, Trump mengirim surat yang berisi tuntutan terhadap Universitas Harvard, beberapa di antaranya, yaitu mengubah proses penerimaan mahasiswa baru untuk mencegah penerimaan mahasiswa internasional yang bertentangan dengan nilai-nilai Amerika, termasuk mahasiswa yang mendukung terorisme atau anti-semitisme. Adapun tuntuan lainnya menutup semua program dan kantor keragaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) dan melakukan reformasi organisasi untuk memastikan transparansi dengan regulator federal.
