TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membidik Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu wilayah potensial sebagai sentra garam nasional. Hal ini demi mengejar target swasembada garam pada 2027. "Garam kan kita harus swasembada. Akhir 2027 harus bisa," kata Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono di kantornya, Kamis, 22 Mei 2025.
Trenggono memaparkan kebutuhan garam Indonesia sekitar 5 juta ton baik untuk konsumsi hingga industri. "Kita sebagai negara maritim, menjadi bagian dari swasembada pangan. Garam juga jangan diimpor, kita impor terus, kan," katanya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia mengatakan KKP akan bekerja keras untuk mencapai target swasembada itu dalam tiga tahun ini. Kementerian juga bakal memperkuat industri-industri lokal, termasuk perusahaan pelat merah PT Garam.
Trenggono menjelaskan di Rote terdapat kawasan teluk yang potensinya dapat dimaksimalkan untuk produksi garam. Menurut dia, kawasan tersebut segaris dengan australia yang produksi garamnya mencapai 10 juta ton dengan luas kawasan sekitar 10 ribu hektare, sehingga dinilai berpeluang serupa.
"Nah, saya berasumsi kalau itu kita tarik ke Australia, dia produksinya sampai 10 juta ton untuk kawasan kurang lebih sekitar 10 ribu hektare. Kalau kita setengahnya saja, 5 juta sudah cukup," kata menteri.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, mengatakan lebih dari separuh kebutuhan garam untuk sektor aneka pangan dan farmasi masih harus dipenuhi oleh produk impor. "Hal ini terjadi karena kualitas garam produksi lokal belum sepenuhnya mampu memenuhi standar industri yang ketat,” kata dia dalam keterangan tertulis, Senin, 19 Mei 2025.
Oleh karena itulah, KKP memetakan lahan potensial di Kecamatan Rote Timur dan Kecamatan Pantai Timur, dengan estimasi total lahan lebih dari 1.000 hektare. Koswara menyebut, pembangunan sentra garam di Rote Ndao direncanakan untuk menopang kebutuhan industri.
"Rote Ndao dipilih karena memiliki potensi besar dengan curah hujan rendah dan tingkat salinitas tinggi," kata Koswara.
Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2025 untuk mendorong percepatan program pembangunan pergaraman nasional dan mencapai swasembada garam pada 2027. Salah satu langkah percepatannya adalah dengan menetapkan larangan impor garam secara bertahap untuk beberapa sektor industri.
