Kemendag Belum Tentukan Komoditas yang Bebas Kuota Impor

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan belum bisa memastikan jenis komoditas yang akan bebas dari kebijakan kuota impor. Hal ini berkaitan dengan kehendak Presiden Prabowo Subianto meminta anak buahnya melakukan penghapusan kuota impor.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Isy Karim, kebijakan penghapusan kuota impor perlu mempertimbangkan neraca komoditas. Menurutnya, neraca komoditas akan menjadi acuan perhitungan produksi dan konsumsi nasional. "Dengan demikian, pemerintah bisa menyimpulkan jumlah kekurangan komoditas yang perlu diimpor," kata Isy Karim, saat ditemui di gedung Kementerian Perdagangan, pada Rabu, 9 April 2025.

Isy mengatakan kementeriannya juga menyerahkan kepada Menteri Koordinator ihwal rencana negara yang akan bebas dari kuota impor. Ia menuturkan, Kementerian Perdagangan juga belum membahas teknis penghapusan kuota impor. Isy mengatakan, wacana penghapusan kuota impor itu akan dibahas secara lebih luas. “Untuk bahan baku, bahan penolong tentu itu kan juga enggak harus dengan kuota, tapi nanti tergantung kebutuhan dari industrinya apa,” kata Isy.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada jajaran pemerintahan untuk menghapuskan kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat orang banyak. Sebab, kuota impor dinilai menghambat kelancaran perdagangan. “Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk, hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” kata Prabowo saat menghadiri acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa, 8 April 2025.

Prabowo mengatakan instruksi itu telah disampaikan kepada Menteri Koordinator, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Menurut mantan Menteri Pertahanan itu, langkah penghapusan kuota impor merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dan untuk merampingkan birokrasi. 

Adapun salah satu komoditas yang disorot Prabowo adalah impor daging. Ia meminta kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk membuka peluang impor bagi siapa pun. “Mau impor apa, silahkan buka saja. Rakyat kita juga pandai kok, iya kan. Bikin kuota-kuota, abis itu perusahaan A, B, C, D yang hanya ditunjuk. Hanya dia boleh impor, enak saja,” ujar dia.

Hal tersebut disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan keluhan para pengusaha dengan kemitraan dengan perusahaan global terkhusus yang berasal dari AS. Pengusaha terkait merasa aturan terkait impor di Indonesia membuat ketidakpastian pada proses negosiasi yang dilakukan antara perusahaan dan berpotensi membuat usaha menjadi tertunda.

Oleh sebab itu, agar dapat menjamin kepastian terkait mekanisme impor maka Presiden menilai langkah menghapus kuota impor perlu diterapkan sebagai bagian dari deregulasi yang ingin dijalankannya untuk menjaga kesehatan persaingan usaha di Indonesia.