KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh buka suara ihwal keponakannya, Pietra Machreza Paloh, yang diangkat sebagai komisaris independen di BUMN perbankan, Bank Tabungan Negara (BTN). Surya mengatakan pengangkatan Pietra tersebut bukan atas nama Partai NasDem. “Saya pun tidak tahu (alasan dipilih) mungkin itu pikiran-pikiran orang pusat, tetapi tidak dicalonkan NasDem,” ujarnya usai serah terima jabatan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Bali di Denpasar, Kamis, 3 April 2025, seperti dikutip dari Antara.
Pengangkatan Pitera sebagai komisaris independen BTN disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2025 PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) di Jakarta pada Rabu, 26 Maret 2025. Selain Pietra, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah juga diangkat menjadi komisaris BTN. “Orang di kabinet saja kami tidak mencalonkan, apalagi itu (komisaris BTN), dan ya tidak mungkin semua kami bilang jangan,” ujar Surya.
Bos Media Group itu memastikan tidak ada nama kadernya yang dikirim untuk mengisi jabatan di instansi atau lembaga pemerintahan. Namun bukan berarti dia melarang ketika ada kader yang mumpuni di posisi tersebut. “Tidak ada, coba cek, kalau saya juga bilang jangan kamu begini-begini nanti ya sebagai om salah juga,” kata Surya soal keponakannya itu.
Pietra Machreza Paloh Jadi Komisaris Independen BTN
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) dalam RUPST 2025 menyepakati perombakan jajaran komisaris dan direksi perseroan. Hal itu diumumkan dalam RUPST yang berlangsung di Menara BTN, Jakarta, Rabu, 26 Maret 2025.
Terdapat perubahan di jajaran komisaris pada RUPST kali ini dengan masuknya nama-nama baru dan perampingan di jajaran komisaris. Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo mengisi posisi Komisaris Utama, dan Asisten Deputi Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan Kementerian BUMN Dwi Ary Purnomo mengisi posisi Wakil Komisaris Utama.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menjadi komisaris. Lalu, terdapat tiga komisaris independen, yaitu Ida Nuryanti, Pietra Machreza Paloh, dan Panangian Simanungkalit.
Dalam jajaran direksi, terdapat nama-nama baru seperti I Nyoman Sugiri Yasa yang mengisi posisi Direktur Operations menggantikan Hakim Putratama yang diangkat menjadi Direktur Operations PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). Kemudian, ada nama-nama baru seperti Tan Jacky Chen, Venda Yuniarti, dan Hermita yang mengisi posisi jajaran direksi.
Ada Rully Setiawan yang menggantikan Muhammad Iqbal selaku Direktur SME dan Retail Funding yang ditugaskan menjadi Direktur Commercial Banking Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI).
Alasan NasDem Tak Mengisi Posisi di Kabinet
Dalam kesempatan yang sama, Surya Paloh mengungkapkan alasan kadernya tak ada yang mengisi posisi di Kabinet Merah Putih karena mereka tahu diri. “Kenapa kami tidak ada dalam kabinet rezim Prabowo? Karena kami tahu diri, ada budaya malu lah bagi kami,” kata dia.
Dia mengingatkan kepada kadernya, semasa Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024, mereka tidak mengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sehingga tidak etis partainya mendapat posisi dalam kabinet.
“Saat ini, NasDem tahu diri, memahami sepenuhnya NasDem memang tidak pantas untuk berada di dalam lapisan mengisi anggota kabinet karena memang kami tidak berjuang banyak,” ujarnya. “Maka, inilah konsekuensi politik yang harus kami buktikan, NasDem tahu diri, ada budaya malu,” ujarnya menambahkan.
Tidak mendapat kedudukan di dalam pemerintahan Prabowo-Gibran tidak menjadikan partainya sebagai oposisi. Dalam hal ini, Surya menjamin Partai NasDem tetap mendukung dan memberi bantuan meski kontribusinya terbatas.
Surya tak ingin masyarakat menyalahartikan tidak masuknya kader NasDem dalam kabinet karena, dengan menjadi teman, NasDem juga bisa memberi pencerahan atau berbagi ilmu pendidikan politik. “Bukan berarti kami anti, kami tidak suka, melainkan komitmen nilai-nilai moralitas, esensi perubahan kami perjuangkan, perilaku sikap kami buktikan, saya mau pikiran-pikiran ini terus berlanjut,” ujarnya.
Dia mengungkap partainya sempat ditawari posisi, tetapi dia tolak sebagai pembuktian tidak semua partai politik di Indonesia mabuk kekuasaan. Saat ini, kata dia, posisi partainya bak uang yang memiliki dua sisi. Dia lantas mencontohkan dari sektor ekonomi. Ketika stabilitas ekonomi baik, akan didukung. Namun, ketika stabilitas ekonomi terganggu, tak dapat diam dan harus ikut waspada.
Dinda Shabrina dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Kontroversi Aturan Surat Keterangan Kepolisian bagi Jurnalis Asing
