2 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra mencatat 12 pemerintah daerah telah menyelesaikan pengajuan data hunian tetap (huntap) hingga pertengahan April 2026. Sementara itu, delapan daerah lainnya tidak mengajukan usulan karena tidak ditemukan rumah dengan kategori rusak berat atau hilang.
Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bahwa pendataan kini mengerucut pada 45 daerah dari total 53 kabupaten dan kota terdampak. Fokus pendataan ini mencakup wilayah di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
"Yang terdampak itu ada 53 daerah, tapi yang tidak mengajukan usulan huntap karena tidak ada yang rusak berat atau hilang itu ada 8, sehingga ada 45 yang kita fokus. Sudah masuk 12, berarti masih 33 yang kita kejar lagi dalam waktu seminggu ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito menegaskan bahwa percepatan pendataan merupakan fondasi utama untuk mempercepat pembangunan fisik hunian bagi para penyintas. Pemerintah pusat menargetkan agar proses pengumpulan data ini dapat berjalan bersamaan dengan verifikasi lapangan di daerah.
Ia menyebut kelancaran proyek BNPB dan Kementerian PKP sangat bergantung pada data pemerintah daerah yang harus diserahkan paling lambat Rabu depan.
Satgas akan memberikan prioritas pembangunan huntap kepada daerah yang lebih cepat menyelesaikan kelengkapan data administratif mereka. Langkah ini diambil untuk memastikan proses pemulihan pascabencana tetap berjalan progresif tanpa terhambat kendala administrasi.
"Kalau sampai hari Rabu nanti belum siap, kita bangun duluan daerah yang sudah siap datanya. Jadi tolong rekan-rekan kepala daerah jangan sampai nanti dikomplain oleh masyarakatnya karena kelambatan untuk melakukan pendataan," lanjut Tito.
Para kepala daerah didorong untuk segera membentuk tim kecil guna memverifikasi kondisi rumah penyintas secara mendalam di lapangan. Tim tersebut diharapkan mampu mempercepat validasi data agar bantuan pembangunan hunian dapat tepat sasaran.
Badan Pusat Statistik (BPS) juga memastikan bahwa proses verifikasi serta validasi data pengajuan huntap saat ini sudah mulai berjalan. Kepala BPS, Amalia Adininggar, menyebutkan bahwa beberapa data dari pemerintah daerah telah diterima oleh instansinya.
"Sampai saat ini kami sudah menerima 12 kabupaten/kota yang menyampaikan SK huntapnya, dan ini sudah kami verifikasi dan validasi," ujar dia.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung kelancaran pembangunan fisik di seluruh wilayah terdampak. Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa perencanaan dan sumber daya manusia sudah disiapkan sejak beberapa bulan lalu.
Skema pembangunan huntap dilakukan melalui pendekatan mandiri di lahan aman milik penyintas atau pembangunan kawasan hunian baru secara komunal. Pemerintah memberikan dukungan bantuan teknis dan finansial untuk memastikan keamanan lokasi hunian baru tersebut.
Sebagai informasi, data Satgas PRR per 16 April 2026 memproyeksikan kebutuhan huntap di tiga provinsi terdampak mencapai 39.021 unit. Hingga saat ini, sebanyak 241 unit telah selesai dibangun dan 1.243 unit lainnya masih dalam proses pengerjaan.
Sebanyak 104 unit huntap di Provinsi Aceh telah rampung dibangun dari total kebutuhan 28.876 unit. Saat ini terdapat 395 unit hunian tambahan yang masih berada dalam proses pembangunan di wilayah tersebut.
Provinsi Sumatra Utara mencatatkan 120 unit hunian yang telah selesai dari total kebutuhan 7.321 unit. Sebanyak 407 unit huntap lainnya dilaporkan sedang dalam tahap konstruksi di lapangan.
Di Provinsi Sumatra Barat, sebanyak 17 unit huntap telah selesai dari total target 2.824 unit. Pembangunan 441 unit hunian lainnya masih terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan para penyintas bencana di sana.
(rir)
Add
as a preferred source on Google
