Jaringan Damai Papua: Pemerintah Jangan Alergi Dialog dengan Kelompok Separatis

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Jaringan Damai Papua, Yan Christian Warinussy, meminta pemerintah Indonesia tidak menutup ruang dialog terhadap kelompok-kelompok Papua yang menuntut kemerdekaan. Menurut Yan Christian, selama ini pemerintah terkesan menutup pintu dialog terhadap gerakan separatisme Papua. Akhirnya, pemerintah fokus pada pendekatan militer yang berimbas pada korban sipil. 

“Yang paling penting mereka (kelompok separatis) punya kemauan untuk bicara dan setelah berbicara baru nanti hal-hal yang disampaikan. Kan pemerintah selalu alergi langsung dengan hal-hal yang terkait dengan soal Papua merdeka, tidak mau berbicara Papua merdeka. Selalu bilang ini wilayah integrasi,” kata Yan Christian saat dihubungi pada Sabtu, 24 Mei 2025.

Jaringan Damai Papua melihat bahwa penyelesaian konflik di Papua tidak bisa menggunakan cara kekerasan. Apalagi dengan mengerahkan pasukan ke Papua dan operasi militer. Ia mengatakan separatisme tidak bisa dihadapi dengan cara pendekatan keamanan, melainkan pendekatan kemanusiaan dan ideologis. 

“Cara-cara resisten seperti ini tentu langsung akan dilawan juga dengan resisten, katakanlah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM atau aktivis Papua merdeka. Tentu mereka resisten,” ujarnya. 

Yan menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto mengedepankan pendekatan dialog dan kemanusiaan alih-alih kekerasan. Ia meyakini semua pihak di Papua pasti bersedia untuk berbicara pada satu meja. “Bahwa soal orang berbicara Papua merdeka, no problem. Dan kita bilang, oke mari kita bicara. Yang paling penting mereka punya kemauan untuk bicara,” katanya.

Jaringan Damai Papua juga mendorong Presiden Prabowo menunjuk utusan khusus untuk membuka dialog dengan kelompok Organisasi Papua Merdeka dan semua pihak yang berkonflik di Papua. “Presiden Prabowo harus menunjuk satu orang sebagai orang yang menghubungkan dirinya langsung dengan pihak yang berkonflik di Papua,” kata Yan.

Yan menjelaskan, utusan khusus ini harus bisa berkomunikasi langsung dengan Presiden tanpa melewati birokrasi yang ruwet. Ia mencontohkan ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Farid Husain yang menjadi utusan khusus pemerintah dalam perundingan damai dengan Gerakan Aceh Merdeka. 

Sementara itu, Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mempertanyakan komitmen Prabowo Subianto dalam menyelesaikan konflik di Papua. Menurut dia, Presiden justru kerap memberi perhatian lebih terhadap krisis yang terjadi di negara tetangga.

Dia menilai, seharusnya Prabowo memprioritaskan penanganan konflik kekerasan di Papua yang sudah berlangsung lama. "Tapi dia anggap Papua aman," kata Sebby saat dihubungi pada Senin, 19 Mei 2025.

Sebby berujar, kondisi di Papua sebenarnya tidak baik-baik saja. Dia menyinggung ihwal adanya ribuan orang asli Papua yang mengungsi ke hutan karena terjadi konflik kekerasan.

Konflik bersenjata di Papua memanas dalam sepekan terakhir. Teranyar adalah operasi militer di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada 13-14 Mei 2025. Kontak senjata menyasar lima kampung: Titigi, Ndugusiga, Jaindapa, Sugapa Lama, dan Zanamba. 

TNI menyebutkan kontak senjata terjadi di Distrik Sugapa dan Hitadipa di Intan Jaya. Komandan Satuan Tugas (Satgas) Media Koops Habema Letnan Kolonel Infanteri Iwan Dwi Prihartono mengatakan insiden baku tembak terjadi karena pasukan TNI dihadang dan diserang oleh kelompok sipil bersenjata. TNI mengklaim berhasil melumpuhkan 18 anggota OPM dalam sebuah operasi di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu, 14 Mei 2025.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi mengatakan operasi tersebut digelar untuk melindungi warga dari ancaman kelompok separatis yang bersenjata.

“TNI hadir bukan untuk menakut-nakuti rakyat, tetapi untuk melindungi mereka dari kekerasan dan intimidasi yang dilakukan kelompok bersenjata. Operasi ini dilakukan secara terukur, profesional, dan mengutamakan keselamatan warga sipil. Kami tidak akan membiarkan rakyat Papua hidup dalam ketakutan di tanah kelahirannya,” ujar Kristomei dalam siaran pers, Kamis, 15 Mei 2025.

Namun Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengatakan operasi militer itu memakan korban warga sipil. Kepala Biro Papua PGI Pendeta Ronald Rischard mengatakan tiga warga sipil tewas dalam kontak tembak tersebut. 

Ketiga korban tersebut masing-masing adalah Evangelis Elisa Wandagau, Mono Tapamina, dan Kepala Desa Hitadipa, Ruben Wandagau. Selain itu, dua orang lainnya mengalami luka-luka. Informasi ini diperoleh dari jaringan Gereja Kemah Injil yang berada di sekitar lokasi kejadian.

“Peristiwa terjadi pada subuh saat orang-orang masih tidur. Para korban adalah warga biasa yang tidak terlibat,” ujar Kepala Biro Papua PGI Pendeta Ronald Rischard Tapilatu saat dihubungi pada Sabtu, 17 Mei 2025. 

Selain korban tewas dan luka, 950 warga sipil terpaksa mengungsi dan ditampung di salah satu gereja Katolik dari 13 gereja yang tersebar di Intan Jaya.