TEMPO.CO, Jakarta - Kabinet Keamanan Israel dengan suara bulat menyetujui rencana pada Senin untuk memperluas serangan militernya yang sedang berlangsung di Jalur Gaza dan menduduki wilayah di dalam daerah kantong itu.
Dalam sebuah pernyataan seperti dilansir Anadolu, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Kabinet menyetujui "rencana operasional" yang diajukan oleh kepala militer Eyal Zamir untuk "mengalahkan Hamas" dan memulangkan tawanan Israel yang ditahan di Gaza.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut pernyataan itu, rencana itu mengharuskan militer "untuk menaklukkan Gaza dan menguasai wilayah itu."
Kemudian, dalam pidato yang direkam yang diunggah di X, Netanyahu mengatakan: "Kami bertemu hingga larut malam pada Ahad. Kabinet memutuskan untuk meluncurkan operasi militer intensif di Gaza, berdasarkan rekomendasi dari Kepala Staf (Eyal Zamir)."
Menurut Netanyahu, rekomendasi kepala militer itu bertujuan mengalahkan Hamas, sebuah tujuan yang menurutnya juga dapat membantu mengamankan pembebasan sandera Israel. "Saya setuju dengannya dalam hal ini," Netanyahu menambahkan.
Pernyataannya sejalan dengan pernyataan terbaru para menteri senior, termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, tokoh esktremis sayap kanan yang sebelumnya menyatakan bahwa melenyapkan Hamas lebih diutamakan daripada membebaskan para sandera.
Netanyahu juga mengatakan ada rencana untuk mengusir jutaann penduduk Palestina di Gaza, dengan mengklaim bahwa rencana itu bertujuan untuk "melindungi" warga sipil, meskipun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut.
"Kami telah banyak berbicara tentang masalah ini, dan kami tidak akan membahasnya sekarang," tambahnya.
Menandakan adanya perubahan dari operasi militer sebelumnya, Netanyahu menekankan bahwa Israel tidak akan melakukan operasi darat sementara hanya untuk kemudian mundur.
“Kami tidak akan memasuki Gaza lalu menarik diri seperti di masa lalu. Kami tidak akan mengirim pasukan cadangan untuk sementara waktu mengendalikan wilayah itu lalu meninggalkannya dengan hanya melakukan serangan sporadis terhadap apa yang tersisa. Itu tidak akan terjadi," katanya.
"Apa yang kami rencanakan justru sebaliknya," meskipun ia tidak merinci apa saja yang akan terjadi.
Channel 12 Israel mengatakan bahwa rencana itu juga mencakup relokasi paksa warga Palestina dari Gaza utara ke selatan.
Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi mengatakan rencana Israel itu akan membantu mempercepat relokasi warga Palestina keluar dari Gaza berdasarkan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Karhi mengklaim bahwa “migrasi” warga Palestina dari Gaza adalah "solusi" bagi daerah kantong itu, menurut lembaga penyiaran publik KAN.
Ada "aktivitas politik" bagi Israel dalam mencari negara-negara yang dapat menerima warga Palestina dari Gaza, ia menambahkan.
Pada 4 Februari, Trump mengatakan bahwa AS akan "mengambil alih" dan "memiliki" Gaza, dan menggambarkannya sebagai wilayah yang "hancur total". Gagasan tersebut telah ditolak oleh dunia Arab dan banyak negara lain, yang mengatakan bahwa hal itu sama saja dengan pembersihan etnis.
Tidak ada komentar langsung dari Palestina mengenai rencana Israel tersebut.
Perkiraan Israel menunjukkan 59 tawanan masih berada di Gaza, dengan 24 orang diyakini masih hidup. Sebaliknya, lebih dari 9.500 warga Palestina masih dipenjara di Israel dalam kondisi yang buruk, termasuk laporan penyiksaan, kelaparan, dan pengabaian medis, menurut organisasi hak asasi Palestina dan Israel.
Lebih dari 52.500 warga Palestina telah tewas di Gaza dalam serangan brutal Israel sejak Oktober 2023, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak.
Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada bulan November untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perangnya di daerah kantong tersebut.
