TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani menyatakan tak ada pembicaraan secara khusus mengenai pekerja migran Indonesia atau PMI dalam pertemuannya dengan Presiden Senat Kerajaan Kamboja, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, di Gedung Parlemen, pagi ini, 7 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Puan mengatakan Hun Sen menyampaikan informasi perkembangan atau update mengenai apa yang terjadi di Kamboja. Keduanya membahas hubungan kerja sama antara Indonesia dan Kamboja.
“Tidak ada pembicaraan secara khusus terkait dengan PMI tadi, karena kami bicara secara umum,” tutur Puan di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 7 Mei 2025.
Inti pembicaraan keduanya, Ketua DPP PDI Perjuangan itu melanjutkan, adalah soal dukungan parlemen terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah. Keduanya sepakat bahwa tidak mungkin lembaga eksekutif bekerja sendirian tanpa dukungan legislatif.
“Bahwa memang eksekutif dan legislatif harus bekerja sama-sama dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya, dan itu akan dilakukan di antara kedua negara,” ucap Puan.
Selain itu, Puan menyebut Hun Sen juga menyampaikan mengenai solidaritas negara-negara Asia Tenggara. Situasi global, ujar Puan, saat ini kurang kondusif. “Dengan solidaritas ASEAN ini menjadi supaya lebih baik dan lebih erat, supaya gejolak yang ada di dunia global itu kemudian tidak mempengaruhi ASEAN secara khusus,” kata dia.
Puan mengatakan Hun Sen berharap hubungan Indonesia dan Kamboja semakin erat dan dapat ditingkatkan.
Adapun Puan sebelumnya mengatakan pertemuan dengan Hun Sen bakal membahas perlindungan bagi pekerja migran Indonesia atau PMI di Kamboja. Ia menyebutkan berdasarkan catatan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kamboja, kematian warga negara Indonesia atau WNI di negara tersebut melonjak.
“Ini harus menjadi pengingat betapa pentingnya perlindungan terhadap WNI, khususnya para pekerja migran Indonesia,” ujar Puan pada Selasa, 6 Mei 2025, dikutip dari keterangan resmi.
KBRI Kamboja mencatat jumlah kasus WNI bermasalah meningkat hingga 60 kali lipat dalam 5 tahun terakhir atau sejak 2020 hingga 2024. Lonjakan kasus itu terlihat dari jumlah 56 kasus pada 2020 menjadi 3.310 kasus pada 2024. Menurut catatan KBRI Kamboja, sekitar 75 persen kasus itu berkaitan dengan WNI yang terjebak dalam pekerjaan online scam atau penipuan daring.
Sementara KBRI Kamboja disebut sudah menangani 92 kasus kematian WNI pada tahun 2024. Jumlah itu meningkat 24,3 persen dari tahun 2023. Puan berpendapat peristiwa ini bukan lagi menjadi isu domestik, namun sudah dikategorikan sebagai isu darurat kawasan.
