Hainan bidik pasar di luar ASEAN pasca penerapan zona pabean khusus

7 hours ago 3

Beijing (ANTARA) - Provinsi paling selatan China, Hainan, mengaku membidik pasar di luar negara-negara ASEAN pasca penerapan zona pabean khusus yaitu Hainan Free Trade Port (FTP) pada 18 Desember 2025.

"'Hainan Free Trade Port' merupakan langkah keterbukaan sepihak yang ditujukan kepada seluruh negara di dunia tanpa target tertentu tapi karena ASEAN merupakan kawasan yang paling dekat dengan kami dan saat ini juga merupakan mitra dagang terbesar, kami sangat berharap dapat memperdalam kerja sama dengan ASEAN," kata Sekretaris Jenderal pemerintah Provinsi Hainan Cai Qiang di Beijing, Sabtu (7/3).

Cai Qiang menyampaikan hal tersebut dalam acara "Hainan Open Day" yang menjadi rangkaian sidang parlemen "Dua Sesi" di China selama 4-12 Maret 2026. Dalam "Open Day" tersebut anggota Kongres Rakyat Nasional China (NPC) dari masing-masing provinsi menyampaikan aspirasi yang sesuai dengan arahan Komite Pusat Partai Komunis China (PKC) pimpinan Sekretaris Jenderal PKC Xi Jinping.

Hainan merupakan provinsi termuda China. Per 18 Desember 2025 menerapkan zona pabean khusus yaitu "Hainan Free Trade Port (FTP)" yang berbeda dengan sistem kepabeanan di China daratan.

"Banyak teman saya punya perusahaan di Singapura dan Malaysia. Kalau sebelumnya jika rapat di Beijing, karyawan mereka dari Singapura atau Malaysia harus terbang sekitar delapan jam dan harus mengurus visa tapi sekarang jika rapat di Hainan, staf dari kantor pusat di Beijing hanya perlu terbang sekitar 3-4 jam, sementara karyawan dari Malaysia dan Singapura juga hanya butuh 3-4 jam dan masuk tanpa visa," ungkap Cai.

Dengan demikian, Cai menyebut, masyarakat dari Asia Tenggara dapat datang ke Hainan untuk rapat atau kegiatan lain dengan waktu perjalanan yang lebih singkat dan biaya perjalanan juga lebih rendah.

"Oleh karena itu kami sangat menantikan kerja sama dengan ASEAN, termasuk di bidang perdagangan hijau dan ekonomi digital," tambah Cai.

ASEAN memang menjadi mitra dagang terbesar Hainan dengan ekspor dan impor dari dan ke negara-negara ASEAN mencapai 57,91 miliar RMB pada 2024 dan mengokohkan ASEAN sebagai mitra dagang terbesar Hainan dalam enam tahun berturut-turut.

Kebijakan Hainan FTP mengatur barang yang keluar dari Hainan yang masuk wilayah China daratan diperlakukan seperti barang impor. Tujuan sistem tersebut adalah menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih terbuka dan fleksibel untuk investasi global.

Sistem arus barang di Hainan mengikuti tiga prinsip yaitu "first line freer access" yaitu barang dari luar negeri masuk ke Hainan lebih bebas; "second line controlled access", barang dari Hainan ke China daratan diawasi lebih ketat; dan "free circulation inside the island" artinya barang dapat bergerak bebas di dalam pulau Hainan.

Sejak sistem tersebut berlaku, banyak barang impor yang tidak lagi dikenakan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

"Sistemnya sudah ada yang perlu dilakukan sekarang hanyalah bagaimana melaksanakan kebijakan dan pengawasan karena negara memberikan kebijakan tarif nol untuk barang yang masuk melalui 'first line' maka pada 'second line' kita harus melakukan pengawasan ketat. Jika tidak, Hainan bisa menjadi jalur penyelundupan," tambah Cai.

Itulah sebabnya kenapa Hainan lebih dulu menerapkan tarif nol untuk peralatan produksi dan bahan baku yang digunakan perusahaan.

"Barang-barang ini relatif lebih mudah diawasi karena perusahaan biasanya mengimpor dalam jumlah besar. Selama kita dapat mengawasi perusahaan dan arus logistik barang, maka pengawasan dapat dilakukan dengan baik. Sebaliknya, barang konsumsi yang langsung ditujukan kepada masyarakat luas harus diuji dan penerapan tarif nol dilakukan secara bertahap," ungkap Cai.

Terdapat 6.637 jenis barang (74 persen) dari total 8.960 barang yang punya kode tarif di China mendapat tarif impor nol persen sementara sebagian barang tetap dikenakan tarif karena alasan perlindungan industri domestik.

Kebijakan lain dalam FTP adalah barang yang diproduksi di Hainan dengan bahan impor tapi punya nilai tambah lokal hingga 30 persen dapat masuk ke China daratan tanpa dikenakan bea masuk. Aturan ini dirancang untuk mendorong industri manufaktur dan pemrosesan di Hainan.

Sistem Hainan FTP juga menawarkan berbagai insentif pajak, seperti Pajak Penghasilan badan menjadi sekitar 15 persen untuk industri tertentu dibanding tarif normal nasional sebesar 25 persen dan pajak penghasilan (PPh) maksimal 15 persen untuk pekerja yang memenuhi syarat. Nilai tersebut jauh lebih rendah dibanding tarif nasional China.

Bagi perusahaan, insentif-insentif tersebut dapat secara signifikan menurunkan biaya impor bahan baku, barang modal, dan komponen, sehingga menekan biaya produksi secara keseluruhan.

Bagi penduduk Pulau Hainan yang memiliki KTP, izin tinggal atau kartu jaminan sosial Hainan juga memperoleh kuota belanja bebas bea tahunan sebesar 10.000 RMB untuk barang yang tercantum dalam daftar positif. Kebijakan ini memungkinkan warga membeli barang impor dengan harga lebih murah sekitar 8-20 persen dibandingkan harga di China daratan.

Sementara bagi wisatawan yang datang ke Hainan dapat berbelanja di toko "duty free" dengan lebih banyak manfaat seperti perluasan jenis barang bebas bea serta penerapan skema beli dan bawa pulang segera (buy and pick-up immediately).

Hainan sendiri menerima 1,5 juta wisatawan mancanegara pada 2025 atau meningkat 35,2 persen dengan sekitar 500 ribu orang (sepertiga) berasal dari Rusia.

Wisman tersebut memanfaatkan kebijakan bebas visa bagi warga dari 86 negara, termasuk bebas visa khusus Hainan untuk 59 negara yang juga diterapkan terhadap warga dari 10 negara ASEAN dengan durasi tinggal 30 hari.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article