INFO NASIONAL – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe menilai seratus hari pertama kepemimpinan mereka bukan hanya deretan janji, tetapi juga langkah nyata. Di bawah kepemimpinan mereka, seratus hari menjelma menjadi dasar utama untuk meletakkan pondasi perubahan.
Dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, Sherly dan Sarbin menjalani retreat di Akademi Militer Magelang. Dari sana, keduanya mulai menyusun kerangka pembangunan lima tahun ke depan yang berpihak pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
Untuk bisa menangani permasalahan itu, salah satu upaya Gubernur Sherly adalah bertemu dengan sejumlah menteri untuk menjajaki peluang, termasuk mencari tahu anggaran pusat. Hasilnya, Kementerian Kesehatan telah menyetujui pembangunan dua proyek rumah sakit di Pulau Taliabu dan Halmahera Timur. Rencananya, kedua rumah sakit itu akan dibangun tahun ini.
Gubernur Sherly menyadari, pembangunan di Maluku Utara tak hanya mengandalkan APBD provinsi tetapi diperlukan kemampuan lobi dan jaringan dari pusat dan daerah secara efektif. Namun, langkah besar tetap harus dimulai dari dalam.
Sherly pun memulainya dengan menyatakan komitmen awal yakni dengan menyediakan pendidikan dan kesehatan gratis. Pemprov Maluku Utara juga mencabut seluruh pungutan uang komite bagi SMA, SMK, dan SLB Negri. Sebanyak Rp 34 miliar dialokasikan untuk program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Sekolah swasta dan madrasah juga akan menerima BOSDA. Saat ini, sekitar Rp 6,1 miliar telah dicairkan.
Sementara, Gubernur Sherly tidak segan akan menindak sekolah yang masih memungut uang komite. Dia pun membuka jalur pelaporan untuk publik. Pemprov Maluku Utara juga telah menyiapkan lahan 8 hektare untuk mendukung pendirian Sekolah Rakyat. Hal ini sesuai dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Proyek ini akan dibangun dengan dana Rp 200 miliar dari Kementerian Sosial di dua titik dan menjadi model pendidikan alternatif yang berbasis karakter dan keterampilan.
Di bidang kesehatan, langkah berani Gubernur Sherly adalah dengan mendorong realisasi Universal Health Coverage (UHC). Dengan adanya penandatanganan MoU dengan BPJS Kesehatan pada 23 Mei 2025, membuka jalan bagi setiap warga Maluku Utara untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa biaya.
Dengan UHC, masyarakat tidak lagi terbatas pada rumah sakit umum daerah ataupun puskesmas setempat, melainkan dapat mengakses rumah sakit terbaik di mana saja. Skema ini akan diterapkan bertahap mulai 1 Juni dan secara penuh pada 10 Juni 2025.
Gubernur Sherly juga menyadari pentingnya pencegahan penyakit. Pemerintah daerah pun memfasilitasi pemeriksaan kesehatan gratis melalui program Kemenkes di berbagai puskesmas. Fokusnya pada penyakit-penyakit non menular, seperti diabetes dan jantung. Gubernur ini pun memetakan data kesehatan wilayah sebagai dasar perencanaan pelayanan jangka panjang. Kesehatan tak hanya soal pengobatan, tapi soal bagaimana membangun sistem deteksi dan antisipasi dini.
Di sektor infrastruktur, pembangunan jalan dan jembatan senilai Rp 8 triliun sedang diusulkan Gubernur Sherly ke Kementerian PUPR. Sementara itu, dia juga mendirikan Kampung Nelayan Modern di Kelurahan Dufa-dufa, Kota Ternate. Dia menyerahkan 175 unit kapal nelayan lengkap dengan alat tangkap dan pendingin hasil laut atau cold storage. Bantuan senilai Rp 50 miliar itu menjadi solusi jangka pendek dan juga investasi bagi para nelayan untuk naik kelas.
Memimpin wilayah kepulauan, Gubernur Sherly menyusun pemetaan potensi perikanan Maluku Utara. Terdapat 41 cold storage yang tersebar di wilayah itu. Saat ini, Pemprov sedang mengevaluasi dan menilai ulang fungsi, kapasitas, serta rencana revitalisasi.
Gubernur Sherly juga peduli dengan bidang perumahan. Terdapat sekitar 700 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dibangun dan direhab. Menyasar masyarakat miskin, rumah-rumah itu diberi tambahan dapur sehat dan fasilitas air bersih.
Untuk mendukung program jangka menengah, Sherly mulai membenahi birokrasi. Sebanyak 1.394 orang diangkat sebagai PPPK, terdiri atas 1.214 tenaga teknis dan 180 guru. Diharapkan setelah diangkat mereka dapat memperkuat pelayanan publik.
Pada Mei 2025, Sherly mengeluarkan kebijakan absensi berbasis palm vein. Absensi ini menggunakan teknologi biometrik yang dapat membaca pola pembuluh darah telapak tangan. Diyakini, dengan cara ini dapat menghindari manipulasi serta memperkuat disiplin aparatur sipil negara (ASN).
Sherly dan Sarbin juga peduli dengan tanggap darurat dan bantuan sosial. Mereka segera menyalurkan bantuan saat angin puting beliung melanda Desa Guraping, Tidore Kepulauan .
Selama Ramadhan, Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu juga menghadirkan pasar murah di seluruh kabupaten/kota. Terdapat juga bantuan untuk warga yang hendak mudik ke kampung halaman.
Menurut Sherly penghormatan terhadap ibadah warga juga menjadi prioritas dalam program kemasyarakatan. Karena itu, untuk pertama kalinya jamaah haji asal Maluku Utara diberikan uang saku Rp 1 juta dari APBD.
Pemprov Maluku Utara juga menunjukkan komitmen dan transparannya di bidang keuangan. Salah satunya dengan melakukan pembayaran bertahap atas uang Dana Bagi Hasil kepada kabupaten/kota.
Selain itu, kolaborasi dengan Poda Maluku Utara juga dilakukan untuk memastikan semua program berjalan dengan aman dan bersih. “Kolaborasi adalah kekuatan,” kata Sherly saat penandatanganan nota kesepahaman tentang pengamanan dan pendampingan program pemerintah dengan Polda Maluku Utara.
Menurut dia, dengan kebersamaan dapat menjaga negeri Moloku Kie Raha. “Terutama untuk membangun kepercayaan dan menghadirkan keadilan,” kata dia.
Sherly dan Sarbin pun menilai masa seratus hari kerja pertama merupakan masa menata dasar. Kemudian dilanjutkan dengan fase eksekusi dan perluasan program prioritas. Adapun yang akan difokuskan yakni pada infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan pembangunan lainnya. (*)
