Forum Purnawiran TNI Tuntut Pemakzulan Gibran, Jokowi Bilang Tempaan Buat Anaknya

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan presiden, Joko Widodo, menyatakan menghormati tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI soal pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi manakala bertemu dengan para relawan pendukung Prabowo Gibran di bilangan Jakarta Selatan pada Jumat, 2 Mei 2025. Immanuel Ebenezer adalah salah satu yang hadir dalam pertemuan itu.

"Pak Jokowi mengatakan tidak apa-apa. Itu tempaan bagi anaknya," kata Immanuel menirukan perkataan Jokowi kepada Tempo, Sabtu, 3 Mei 2025.

Jokowi, dia melanjutkan, menghargai tuntutan forum purnawirawan sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Maka dari itu, kata dia, Jokowi tak ingin ambil pusing dengan menanggapi serius tuntutan tersebut. Ia menilai tuntutan tersebut sebagai salah satu risiko menjadi pejabat negara.

"Pak Jokowi sebelumnya juga kerap diminta mundur. Jadi, beliau mengatakan tidak apa-apa. Itu risiko," ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan itu.

Sebelumnya, forum purnawirawan prajurit TNI menuntut pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden. Tuntutan itu dituangkan ke dalam delapan butir pernyataan sikap forum terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.

Selain menuntut pemakzulan Gibran, forum juga menuntut hal lainnya seperti mengembalikan tata hukum dan pemerintahan sesuai dengan amanat UUD 1945; mendukung program kerja Kabinet Merah Putih, terkecuali mega proyek IKN.

Kemudian, menghentikan proyek strategis nasional PIK 2, Rempang Eco City, proyek yang merugikan masyarakat dan lingkungan, serta menghentikan dan mengembalikan tenaga kerja asing ke negara asalnya.

Lalu, pemerintahan Prabowo juga wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai aturan dan Undang-Undang Dasar; melakukan reshuffle kabinet terhadap Menteri yang terlibat tindak kejahatan hingga memiliki loyalitas ganda.

Serta, mengembalikan fungsi kepolisian sebagai keamanan dan ketertiban Masyarakat di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri.

Delapan butir tuntutan itu telah ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, 91 kolonel, serta diketahui langsung mantan wakil presiden Jenderal (Purn) Try Sutrisno.

Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) Wiranto mengatakan Prabowo memahami delapan poin tuntutan yang disampaikan forum purnawirawan TNI.

Namun, Prabowo tak dapat serta merta memberikan jawaban lantaran mesti mempelajari tuntutan yang dinilai bukan persoalan ringan, tapi fundamental. 

Ia melanjutkan, Prabowo juga tak dapat menanggapi tuntutan memakzulkan Gibran karena di luar kekuasaan presiden. "Tidak bisa saling mencampuri di situ. Usulan yang bukan bidangnya, domainnya presiden tentu tidak akan direspons," kata Wiranto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 24 April 2025.