TEMPO.CO, Jakarta - Nama Dedi Mulyadi tak pernah lepas dari perbincangan publik sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Gubernur Jawa Barat pada 20 Februari 2025. Pamor Dedi meredupkan tokoh politik Jawa Barat lainnya, Ridwan Kamil, yang akhir-akhir ini bergelut dengan urusan pribadi setelah tidak terpilih sebagai Gubernur Jakarta dalam pemilihan kepala daerah tahun lalu.
Selama menjalankan kepemimpinannya, Dedi kerap menunjukkan diri sebagai kepala daerah yang merakyat. Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Wasisto Raharjo Jati, menyebut Dedi menampilkan citra populis yang filantropis. Baca juga:
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Wasisto menyebut Dedi memperlihatkan diri sebagai pemimpin yang merakyat, bukan hanya dengan aksi dan tindakan, tapi juga kedermawanan. “Itu ditunjukkan melalui berbagai bantuan. Misalkan pelunasan utang maupun bonus kepada publik yang disambangi,” katanya saat dihubungi oleh Tempo pada Sabtu, 17 Mei 2025.
Menurut Wasisto, Dedi berbeda sekali dengan Ridwan. Komunikasi politik Ridwan lebih menyasar pada bahasa populer pada publik, khususnya anak muda, Ridwan juga dinilai lebih teknokratis dalam merancang kebijakannya. Hal itu bisa dilihat dari program Ridwan semasa menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023, yang lebih menekankan pada program infrastruktur, usaha kecil berbasis digital, hingga aksi cepat tanggap lainnya.
Sedangkan Dedi, Wasisto menekankan, lebih menggunakan bahasa yang realistis berbasis penyelesaian masalah dengan cepat atau quick problem solver. Wasisto menyebut masih sulit membaca program Dedi, karena politikus Partai Gerindra itu belum 100 hari menjabat sebagai gubernur. “Sebagian besar lebih diisi pada berbagai aksi di lapangan,” kata Wasisto soal kinerja Dedi. Adapun Dedi, kerap membagikan pekerjaannya itu melalui sejumlah platform media sosial seperti YouTube, Instagram, hingga TikTok.
Analis komunikasi politik dari Universitas Paramadina Jakarta Hendri Satrio justru menilai pendekatan politik Dedi dan Ridwan kurang lebih. Hendri hanya menyebutkan perbadaan keduanya hanya fokus bidang yang coba ditonjolkan oleh masing-masing, misalkan Ridwan pada pembangunan dan Dedi fokus pada kebudayaan.
Hendri mengatakan beberapa kegiatan Dedi memang populis dan tak jarang memberikan terobosan. Misalnya seperti memasukkan anak yang dianggap nakal ke barak militer. Kebijakan itu mendapat kritik keras dari Koalisi Masyarakat Sipil hingga Komnas Hak Asasi Manusia.
Dedi dinilai sedang membuat panggungnya sendiri untuk jabatan lebih tinggi. Hendri mengingatkan, yang paling penting dalam pembangunan daerah adalah wujud dari kualitas yang lebih baik di provinsi tersebut.
"Apakah wajar fenomena Dedi? Ya wajar namanya juga tokoh politik. Untungnya ada nggak buat masyarakat Jawa Barat? nanti masyarakat sendiri yang menilai,” katanya.
Apa kata Dedi Mulyadi soal kiprahnya yang kerap menuai kontroversi???
