TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Polisi Militer (Puspom) Tentara Nasional Indonesia mengatakan telah menyebar intelijen untuk menggali informasi tentang tindakan premanisme yang berkedok organisasi masyarakat (ormas). Intelijen tersebut merupakan satuan penyelidikan dan pengamanan fisik (Lidpamfik) --kegiatan intelijen militer yang fokus pada pengumpulan keterangan dan pengamanan fisik terhadap personel, material, dan obyek vital TNI.
"Lidpamfik ini intelijen kami yang selalu berkolaborasi dengan intelijen di satuan lain," kata Kepala Pusat Polisi Militer TNI Mayor Jenderal Yusri Yunarto di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 7 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia mengatakan penyebaran satuan Lidpamfik merupakan tindakan konkret TNI dalam memberantas premanisme yang acapkali dianggap mengganggu jalannya iklim investasi. Nantinya, kata Yusri, Lidpamfik akan bekerjasama dengan satuan intelijen di Kepolisian Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Intelijen Strategis (BAIS).
"Fungsi utamanya adalah pencegahan. Jadi kami kombinasi informasinya, lalu dianalisa untuk mencegah terjadinya premanisme," ujar dia.
Yusri melanjutkan, TNI tidak akan pandang dulu dalam bertindak ketika ada aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat. Lalu ormas itu diduga dibekingi oleh aparat penegak hukum atau prajurit TNI. TNI akan bertindak tegas terhadap mereka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
"Kalau itu melibatkan masyarakat, maka penanganannya di kepolisian. Nah, kalau ada oknum TNI (yang terlibat), baru kami yang melakukan penindakan," ujar Yusri.
Tindakan premanisme berkedok ormas kembali menjadi sorotan belakangan ini. Sejumlah pengurus ormas diduga ikut terlibat berbagai sengketa tanah atau lahan, baik yang melibatkan perusahaan maupun perorangan.
Di saat yang sama, muncul silang pendapat antara pengurus Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB) --ormas yang dipimpin oleh Rosario de Marshal alias Hercules-- dengan beberapa orang pensiunan jenderal TNI seperti Sutiyoso dan Gatot Nurmantyo tentang pakaian ormas yang serupa seragam TNI serta perilaku anggota ormas yang kerap memalak masyarakat. Sutiyoso pun mengusulkan agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan.
Saat ini, pemerintah sudah membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan tujuan pembentukan Satuan Tugas tersebut adalah untuk menjaga stabilitas nasional dan memberikan kepastian hukum terhadap persoalan premanisme berkedok organisasi masyarakat yang mengganggu investasi.
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara ini mengatakan pemerintah tidak akan ragu menindak aktivitas organisasi masyarakat dan tindakan premanisme. "Yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu jalannya investasi atau kegiatan usaha, pemerintah tidak ragu menindak," kata Budi, Selasa, 6 Mei 2025.
