TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyebut dana bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah tersalurkan Rp 84,2 triliun. Angka ini merupakan realisasi sejak 2022 hingga 15 April 2025. “Terealisasi untuk kurang lebih 721 ribu unit rumah,” kata Heru dalam pidatonya dalam acara Tasyakuran Hari Jadi BP Tapera di Assembly Hall Menara Mandiri I, Jakarta, Kamis, 17 April 2025.
Sementara itu, pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Tapera tersalurkan Rp 3,3 triliun sepanjang 2021 hingga 2024. Realisasi tersebut disalurkan untuk 19.345 unit rumah. Adapun untuk anggaran 2025, Heru menambahkan, pemerintah menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan KPR subsidi berupa KPR FLPP dan KPR Tapera sebanyak 105.319 unit rumah untuk periode 1 Januari – 16 April 2025.
Heru juga mengatakan pembangunan perumahan terakselerasi sebanyak 147.265 unit. Capaian ini menjadi progres sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau sejak 20 Oktober 2024 hingga 16 April 2025. “Ini baik yang dalam proses membangun, sudah selesai membangun, siap akad, telah akad, maupun yang sudah salur pembiayaan KPR subsidinya,” ungkap Heru.
Program Khusus Rumah Subsidi
Terlepas dari capaian kinerja, pemerintah saat ini memiliki program khusus penyaluran rumah subsidi berdasarkan segmen profesi. Setidaknya, ada 13 profesi yang menjadi sasaran. Mulai dari guru, TNI AD, Polri, tenaga kesehatan, pekerja migran, buruh, nelayan, petani, pengemudi transportasi online, pekerja ekonomi kreatif, kader lapangan BKKBN, hingga asisten rumah tangga atau ART.
Heru mengatakan segmentasi program subsidi untuk 13 profesi dilakukan demi ketepatan sasaran penerima program. Pemerintah lantas mengalokasikan kuota FLPP sebanyak 164.260 unit dari total 220 ribu unit. Dalam memutuskan 13 profesi tersebut, Heru mengklaim pemerintah sudah melalui proses pengkajian mendalam. “Ini profesi yang selama ini common (umum). Bagian dari klister desil 1 sampai 8, MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)” kata Heru saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta Pusat, Rabu, 16 April 2025.
Heru mengklaim pemilihsan 13 profesi sebagai segmen khusus program rumah subsidi tidak mendiskriminasi profesi lain. Pasalnya, pemerintah masih membuka kuota reguler untuk masyarakat. “(Program FLPP) esksiting tetap bukan. Syarat ketentuan sama,” kata dia.
Pilihan Editor: Risiko Jika Koperasi Desa Merah Putih Didanai Bank Negara
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
