TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik tiga orang pejabat tinggi pratama di Kementerian ESDM dan SKK Migas. Ketiga pejabat yang baru dilantik tersebut yaitu Upik Jamil, Sunindyo Herdadi dan Ibnu Suhaendra.
Bahlil meminta agar para pejabat tinggi itu menyesuaikan diri dengan cepat. Sebab, ujar dia, perkembangan dan implementasi kebijakan di Kementerian ESDM berjalan sangat cepat setiap harinya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua Umum Partai Golkar ini meminta agar tiga pejabat yang baru dilantik saling bersinergi dan menjalin kerja sama yang solid. "Sekarang ini selalu terjadi perkembangan-perkembangan yang cepat, karena itu harus ada kerja tim yang baik. Harus fokus pada apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing," kata Bahlil dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 29 April 2025.
Ketiga pejabat tersebut dilantik di Gedung Chairul Saleh Kementerian ESDM pada Senin, 28 April 2025. Upik Jamil dilantik sebagai sekretaris di Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. Upik sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Umum di lembaga yang sama.
Adapun Sunindyo Herdadi didapuk sebagai sebagai Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (Biro KLIK). Dia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Balai Besar dan Pemetaan Geologi Kelautan di Badan Geologi Kementerian ESDM.
Sedangkan Ibnu Suhaendra resmi menjabat Pengawas Internal di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas. Jenderal polisi bintang dua ini sebelumnya bertugas sebagai Deputi Bidang Pendidikan dan Pembinaan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Tugas Jenderal Polisi sebagai Pengawas SKK Migas
Menteri Bahlil melantik Inspektur Jenderal Polisi Ibnu Suhaendra sebagai Pengawas Internal SKK Migas. Ibnu nantinya akan mengawasi SKK Migas dalam upaya meningkatkan lifting migas. Salah satu tugas mantan pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini adalah mengawal penindakan terhadap sumur ilegal atau illegal drilling.
Bahlil menegaskan, pengawasan terhadap praktik illegal drilling penting untuk mencapai target swasembada energi nasional. "Makanya tidak boleh ada illegal drilling. Kami lagi perbaiki regulasi untuk masyarakat, sumur-sumur yang masyarakat kelola itu harus dilegalkan," kata Bahlil dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa, 29 April 2025.
Dia menjelaskan, setelah dilegalkan, produksi dari sumur rakyat bisa dihitung sebagai bagian dari target lifting migas nasional. "Kalau sudah dilegalkan, ini bisa diakui produksinya sebagai bagian daripada lifting yang akan ditampung oleh Pertamina dengan harga yang baik," ujarnya.
