Jakarta, CNN Indonesia --
Amerika Serikat lagi-lagi memveto resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengenai gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina.
Washington menyebut resolusi itu tidak dapat diterima karena tak berisi kutukan untuk Hamas.
"Kami tidak akan mendukung tindakan apa pun yang tidak mengutuk Hamas dan tidak menyerukan Hamas untuk melucuti senjata dan meninggalkan Gaza," kata Duta Besar AS untuk PBB Dorothy Shea.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada Rabu (4/6), DK PBB menggelar pemungutan suara untuk resolusi yang menyerukan gencatan senjata serta akses kemanusiaan tak terbatas di Gaza.
Dikutip dari situs PBB, resolusi ini disponsori oleh Aljazair, Denmark, Yunani, Guyana, Pakistan, Panama, Republik Korea, Sierra Leone, Slovenia, dan Somalia.
Draf resolusi tersebut menegaskan kembali seruan DK PBB sebelumnya mengenai pembebasan segera seluruh sandera yang ditahan oleh Hamas dan kelompok lain.
Draf itu juga menyatakan keprihatinan serius atas "situasi kemanusiaan yang mengerikan" di Gaza menyusul blokade Israel terhadap bantuan-bantuan kemanusiaan sejak Maret.
Teks resolusi ini pun menegaskan kembali kewajiban semua pihak untuk mematuhi hukum internasional, termasuk hukum humaniter dan hak asasi manusia internasional.
Lebih lanjut, draf resolusi ini juga menyuarakan dukungan bagi upaya mediasi yang sedang berlangsung oleh Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat mengenai kerangka gencatan senjata bertahap yang bertujuan mengakhiri perang secara permanen, membebaskan semua sandera dan tahanan, mengembalikan semua jenazah, menarik penuh militer Israel dari Gaza, serta dimulainya rencana rekonstruksi jangka panjang.
Empat belas negara mendukung resolusi ini. Hanya AS satu-satunya negara yang menentang dan menggunakan hak vetonya sebagai anggota tetap DK PBB.
"Hamas dan kelompok lainnya tidak boleh punya masa depan di Gaza. Seperti yang dikatakan Menteri [Luar Negeri AS Marco] Rubio: 'Jika bara api masih ada, bara api itu akan menyala lagi menjadi api," ucap Shea.
Duta Besar China untuk PBB Fu Cong mengkritik tajam AS karena terus melindungi Israel yang "sudah melewati setiap garis merah". Ia mengatakan karena sikap AS ini, Israel terus melanggar hukum humaniter internasional dan resolusi PBB.
"Karena perlindungan yang diberikan oleh satu negara, pelanggaran ini belum dihentikan maupun dimintai pertanggungjawaban," kata Fu, seperti dikutip Al Jazeera.
Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward sementara itu mengkritik keputusan Israel memperluas operasi militernya di Gaza dan membatasi bantuan kemanusiaan. Ia menilai keputusan tersebut "tidak dapat dibenarkan, tidak proporsional, dan kontraproduktif."
(blq/rds)