TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengklaim diskon tarif sektor transportasi merupakan kebijakan tepat untuk menjaga daya tahan ekonomi dan stabilitas nasional. Ia pun berharap masyarakat bisa memanfaatkan stimulus yang berupa diskon tiket kereta api sebesar 30 persen, diskon tiket pesawat berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) sebesar 6 persen, dan diskon tarif angkutan laut sebesar 50 persen. Terlebih, diskon berlaku pada masa libur sekolah, yakni Juni-Juli 2025.
“Ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk bepergian, khususnya melakukan perjalanan di dalam negeri," ujar Dudy melalui keterangan tertulis, Selasa, 3 Juni 2025. Dengan begitu, menurut dia, aktivitas ekonomi dan pergerakan domestik dapat meningkat dan berdampak positif terhadap perekonomian secara nasional
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dudy menjelaskan, pemerintah mengalokasikan Rp 940 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memberi diskon tarif transportasi kepada masyarakat. Rinciannya, Rp 300 miliar untuk sektor kereta api dengan alokasi 3.522.464 tempat duduk. Kemudian, Rp 430 miliar untuk PPN-DTP tiket pesawat bagi 6 juta penumpang.
Sementara itu, pada sektor angkutan laut, pemerintah mengalokasikan total Rp 201 miliar untuk memberi diskon tarif kepada 923.113 penumpang. Rinciannya, untuk kapal penumpang sebanyak 812.240 penumpang dan kapal perintis sebanyak 110.873 penumpang. Kemudian untuk angkutan penyebaran, ujar Dudy, pemerintah mengalokasikan diskon untuk 506.830 penumpang dan 1.169.053 kendaraan.
Sebelumnya, kebijakan diskon transportasi diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 2 Juni 2025. Selain memberlakukan diskon transportasi, pemerintah membuat kebijakan diskon tarif tol sebesar 20 persen; pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja dan guru honorer; penebalan bantuan sosial; serta memperpanjang diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 50 persen untuk pekerja sektor padat karya.
Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menilai pemberian lima paket stimulus ekonomi oleh pemerintah tidak menyentuh akar persoalan. Menurut dia, kebijakan ini tidak akan signifikan dalam mendongkrak daya beli masyarakat. Pasalnya, daya beli masyarakat melemah karena terjadi deflasi.
“Insentif tersebut hanya akan membantu sebagian kecil masyarakat dan bersifat sementara. Kebijakan seperti itu tidak bisa diandalkan untuk memperbaiki daya beli secara menyeluruh dan berkelanjutan,” ujar Awalil, Selasa, 3 Juni 2025.
Awalil mengatakan hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi adalah menjaga inflasi pada tingkat normal, yakni sekitar 3 persen. Stabilitas harga yang sehat, kata dia, akan mendukung pelaku usaha dalam merancang strategi bisnis serta memungkinkan masyarakat merencanakan keuangan secara lebih baik. “Inflasi yang sehat justru menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi. Sementara deflasi, seperti yang kita alami sekarang, adalah peringatan dini tentang melemahnya konsumsi rumah tangga,” ujarnya.
Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
