PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menginstruksikan seluruh kader di seluruh tingkat dan simpatisan partai untuk memperingati 30 tahun terjadinya tragedi Kerusuhan 27 Juli alias Kudatuli.
Instruksi tersebut tertuang dalam warkat DPP PDIP bernomor 1347/IN/DPP/VII/2026 perihal Refleksi Ideologis 30 Tahun Tragedi Kudatuli: Menegakkan Watak Politik, Kebenaran, Keadilan, Beradab, dan Berbudaya.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Benar, instruksi dalam surat sesuai arahan Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Juru bicara PDIP Mohamad Guntur Romli saat dikonfirmasi, Sabtu, 25 Juli 2026.
Dalam warkat tersebut, tertuang lima butir instruksi Megawati kepada seluruh kader PDIP. Pertama, kader diminta meneguhkan watak politik kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan.
Kader PDIP diwajibkan untuk menggembleng diri dengan empat kekuatan jiwa, yakni keyakinan, keteguhan, keberanian, dan kesebaran revolusioner sebagai bekal dalam menghadapi setiap tantangan perjuangan.
Megawati menginstruksikan kader PDIP untuk tidak takut dan mundur dalam menghadapi segala bentuk intimidasi. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, kader di jalur legislatif dan eksekutif wajib mengingatkan serta mengawal kepolisian, TNI, dan intelijen negara tetap berada pada koridor konstitusional.
"Tragedi Kudatuli mengajarkan kesatupaduan pemimpin dan kekuatan arus bawah adalah kekuatan moral yang menjadi senjata sangat ampuh dalam melawan penyalahgunaan kekuasaan," tulis pesan dalam surat itu.
Kemudian, mengenai instruksi menolak politik fitnah, hoaks, dan fenomena pendengung. Kader PDIP dilarang keras terlibat dalam aktivitas politik tidak beradab, khususnya menjadi pendengung yang menyebarkan fitnah, hoaks, ujaran kebencian, serta pembunuhan karakter terhadap pribadi seseorang.
Kritik politik harus diarahkan secara konstruktif pada kebijakan publik yang menyimpang dari Pancasila dan konstitusi. Kebijakan yang merugikan kepentingan rakyat harus dikritik sebagai pelaksanaan tugas partai penyeimbang.
Kader PDIP juga diinstruksikan untuk membumikan kebudayaan dan menjadi pandu generasi muda. Dalam instruksi ini, seluruh kader diminta untuk menyediakan ruang-ruang ekspresi seni, teater, ruang publik bagi seniman dan generasi muda dengan menjadikan rakyat sebagai sumber kebudayaan.
Megawati juga mengigatkan, agar partai menjadi rumah yang ramah bagi anak muda Indonesia dengan terus membimbing generasi muda guna memiliki harga dirim cita-cita, serta tidak kehilangan jati diri bangsa di tengah arus modernisasi.
Instruksi selanjutnya, yakni mengawal supremasi hukum dan kedaulatan rakyat. Kader PDIP wajib menolak keras segala bentuk militerisasi atau penggunaan aparat keamanan di luar tugas utamanya.
Kader juga diwajibkan untuk mengawal proses hukum agar tetap adil, tidak tebang pilih, dan bebas dari rekayasa serta intervensi politik. Tragedi Kudatuli mengajarkan betapa mahalnya harga yang harus dibayar bangsa Indonesia ketika hukum dikendalikan oleh kekuasaan.
Lalu, Megawati juga menginstruksikan seluruh kader di setiap tingkat untuk menggelar acara Refleksi 30 Tahun Kudatuli secara khidmat, sederhana, dan berkarakter kebudayaan dengan melibatkan tokoh masyarakat sipil, seniman, dan elemen pemuda.
Bagi kader PDIP di legislatif, baik DPR maupun DPRD diwajibkan menjadikan spirit Kudatuli sebagai landasan pengawasan kebijakan publik agar selalu berpihak pada keadilan sosial, kemanusiaan, dan kebebasan berdemokrasi, serta keberpihakan pada akar rumput. "Instruksi ini bersifat mengikat seluruh jajaran partai tanpa terkecuali sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran ideologis kader partai," tulis penutup surat ini.
Tragedi Kudatuli bermula dari dualisme di tubuh Partai Demokrasi Indonesia. Ketua Umum PDI hasil kongres Medan, Soerjadi, menyerbu dan menguasai Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta, yang diduduki Ketua Umum PDI Kongres Surabaya, Megawati Soekarnoputri.
Pengambilalihan paksa kantor PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat ini berujung bentrokan yang meluas menjadi kerusuhan di sebagian wilayah Ibu Kota.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat 5 orang tewas, 149 luka-luka, 23 orang hilang, dan 124 orang ditahan. Sebanyak 22 bangunan terbakar dan 91 kendaraan bermotor hangus. Kerugian material ditaksir sekitar Rp 100 miliar.
Pemerintah menuding Partai Rakyat Demokratik (PRD) pimpinan Budiman Sudjatmiko sebagai dalang kerusuhan ini. Sebab, sebelum 27 Juli, hampir selama sebulan, aktivis PRD turut menggelar orasi-orasi di halaman kantor PDI mengkritik pemerintahan Orde Baru.
