INFO TEMPO – Harapan petani Aceh kembali mengolah sawah kian menguat. Setelah tujuh bulan lebih berupaya bangkit dari banjir dan longsor pada November 2025, berbagai program perbaikan lahan pertanian terus dikebut. Mulai dari optimalisasi lahan, rehabilitasi sawah, pembangunan jaringan irigasi, hingga penyediaan jalan usaha tani.
Perkembangan ini terlihat dalam surat Gubernur Aceh Muzakir Manaf kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian pada Selasa, 28 Juli 2026. Laporan ini menjadi bagian dari koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dilakukan bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR).
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Gubernur yang acap disapa Mualem menjabarkan, dari total anggaran Rp 515,22 miliar bantuan Kementan, realisasi saat ini telah menyentuh Rp 231,27 miliar atau 44,9 persen. Namun, capaian ini bukan sekadar angka penyerapan anggaran, melainkan masifnya program yang bergerak dari tahap perencanaan menuju pelaksanaan fisik di Aceh.
Salah satunya melalui program Optimasi Lahan (OPLA) untuk sawah terdampak bencana. Program ini menyasar 27.071 hektare lahan di 16 kabupaten/kota. Hingga akhir Juli, tahap Survei Investigasi dan Desain (SID) telah diselesaikan pada 23.778 hektare atau sekitar 87,8 persen dari target.
Setelah tahapan perencanaan selesai, pekerjaan berlanjut ke konstruksi. Pemerintah Aceh melaporkan sebanyak 23.555 hektare lahan telah masuk kontrak konstruksi dengan kelompok tani. Proses tersebut berjalan secara bertahap seiring dengan pencairan bantuan ke rekening kelompok tani. Adapun dari sisi fisik, konstruksi OPLA yang telah selesai mencapai 3.309 hektare, sementara tahap pengolahan lahan telah berjalan pada 360 hektare.
Selain optimasi lahan, rehabilitasi sawah dengan tingkat kerusakan sedang juga terus dilakukan. Program ini awalnya mencakup 4.393 hektare, namun kemudian mendapat tambahan alokasi 9.388 hektare sehingga total sasaran meningkat menjadi 13.781 hektare.
Pada tahap awal, pekerjaan SID rehabilitasi sawah telah selesai 100 persen untuk luasan 4.393 hektare. Konstruksi pada luasan tersebut juga telah selesai, sementara pekerjaan lanjutan terus dipersiapkan untuk mendukung perluasan rehabilitasi.
Pemulihan sawah tersebut berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur pengairan. Pemprov Aceh mencatat program irigasi menjadi salah satu kegiatan dengan progres keuangan tertinggi, yakni mencapai 57,7 persen dari pagu Rp 147,48 miliar.
Dukungan itu mencakup pembangunan 641 unit irigasi perpompaan, 149 unit irigasi perpipaan, 45 unit bangunan konservasi, serta 300 unit jaringan irigasi tersier. Sebagian besar pekerjaan tersebut telah memasuki tahap konstruksi di sejumlah kabupaten/kota.
Pada irigasi perpompaan, misalnya, dari 641 unit yang direncanakan, sebanyak 456 unit telah berada dalam proses konstruksi. Sementara pada jaringan irigasi tersier, sebanyak 235 unit telah memasuki tahap pelaksanaan pekerjaan.
Tidak hanya memperbaiki lahan dan sistem pengairan, pemerintah juga membangun akses pendukung produksi pertanian melalui program Jalan Usaha Tani (JUT). Sebanyak 106 unit JUT dialokasikan di 13 kabupaten/kota dengan pekerjaan yang telah berjalan di sejumlah lokasi.
Percepatan pemulihan ini menguat sejak pertemuan Gubernur Muzakir dengan Kasatgas PRR Tito Karnavian di Banda Aceh pada pertengahan Juni 2026. Muzakir menegaskan pentingnya kerja sama pemerintah pusat dan daerah agar penanganan dampak bencana dapat berjalan optimal. “Ini tugas kita agar penanganan sempurna, guna membangun yang sudah rusak dan hilang,” ujar Muzakir.
Saat pertemuan tersebut, program rehabilitasi sawah baru menjangkau 10 kabupaten, sedangkan bulan ini melonjak drastis hingga 16 kabupaten. Perluasan cakupan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada perbaikan kerusakan, tetapi juga memastikan sektor pertanian kembali memiliki fondasi produksi melalui lahan yang pulih, ketersediaan air, dan dukungan infrastruktur pendukung.
Upaya ini selaras dengan komitmen Satgas PRR yang akan terus mengawal akselerasi pemulihan. “Karena para petani menginginkan cepat,” kata Tito. (*)
