23 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak komunitas internasional untuk mendorong pergantian rezim di Rusia.
Ia menilai, selama Presiden Vladimir Putin masih berkuasa, Moskow akan terus menjadi ancaman bagi stabilitas negara-negara tetangganya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan tersebut disampaikan Zelensky dalam konferensi yang diselenggarakan di Finlandia, Kamis (31/7), dalam rangka memperingati 50 tahun penandatanganan Helsinki Final Act, sebuah dokumen bersejarah yang bertujuan meningkatkan hubungan antara negara-negara blok Barat dan Timur pada masa Perang Dingin.
"Saya percaya Rusia bisa didorong untuk menghentikan perang ini. Rusia yang memulainya, dan bisa dibuat untuk mengakhirinya," ujar Zelensky dalam pidato daringnya di konferensi tersebut.
Namun, menurut Zelensky, jika dunia tidak menargetkan perubahan rezim di Rusia, maka ancaman dari Moskow akan terus berlanjut meskipun perang di Ukraina berakhir.
"Jika dunia tidak bertujuan mengganti rezim di Rusia, itu berarti bahkan setelah perang berakhir, Moskow akan tetap mencoba mengacaukan negara-negara tetangga," tegasnya.
Lebih lanjut, Zelensky juga menyerukan penyitaan penuh terhadap aset Rusia yang dibekukan, termasuk kekayaan hasil korupsi, untuk digunakan melawan agresi yang dilakukan Moskow.
"Kita perlu sepenuhnya memblokir mesin perang Rusia dan memanfaatkan setiap aset Rusia yang dibekukan, termasuk kekayaan hasil korupsi, untuk mempertahankan diri dari agresi Rusia," katanya.
"Sudah waktunya menyita aset-aset Rusia, bukan sekadar membekukannya. Sita dan gunakan demi perdamaian, bukan perang," tambahnya.
Zelensky sebelumnya diundang untuk menghadiri konferensi ini secara langsung, namun memilih memberikan pidato secara daring.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyatakan bahwa Rusia akan ikut serta dalam konferensi tersebut namun tidak mengirimkan perwakilan tingkat tinggi.
Helsinki Final Act yang ditandatangani pada 1 Agustus 1975 oleh 35 negara, termasuk Uni Soviet dan Amerika Serikat, melahirkan Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) yang kini beranggotakan 57 negara.
Salah satu prinsip utama dalam kesepakatan tersebut adalah penghormatan terhadap kedaulatan negara dan keutuhan wilayah.
"Negara-negara peserta menganggap batas-batas masing-masing serta batas-batas semua negara di Eropa sebagai tidak dapat diganggu gugat, dan karena itu akan menahan diri dari segala bentuk pelanggaran terhadap batas-batas tersebut," bunyi teks perjanjian tersebut.
Namun, prinsip ini kini menghadapi tantangan serius sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 yang memicu krisis terparah dalam sejarah OSCE.
"Salah satu gagasan utama Putin, yang kini menjadi arus utama di Rusia, adalah bahwa batas negara itu dimana pun mereka menginginkannya," sindir Zelensky.
Ukraina telah beberapa kali meminta agar Rusia dikeluarkan dari OSCE, namun pada Juli 2024, parlemen Rusia justru memilih menangguhkan partisipasinya dalam majelis parlemen OSCE.
Rusia menyebut badan tersebut anti-Rusia dan diskriminatif, meskipun masih tercatat sebagai anggota resmi di situs organisasi tersebut.
Sebagai informasi tambahan, Finlandia, tuan rumah konferensi, menutup perbatasannya dengan Rusia sepanjang 1.340 kilometer sejak pertengahan Desember 2023, menyusul masuknya sekitar 1.000 migran tanpa visa.
Helsinki menuduh Moskow sengaja mengatur lonjakan tersebut, namun Kremlin membantah tuduhan itu.
(zdm/bac)
