Wamenhaj Dahnil Anzar Tekankan Perubahan Budaya Kerja untuk Transformasi Haji

ilustrasi(Antara)

Transformasi penyelenggaraan ibadah haji dinilai tidak cukup hanya dilakukan melalui penyempurnaan sistem maupun regulasi. Perubahan budaya kerja yang berlandaskan integritas dan berorientasi pada kepentingan jemaah menjadi faktor krusial dalam mewujudkan layanan haji yang profesional dan berkualitas.

Hal tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M. Forum ini digelar sebagai momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan haji 2026 sekaligus menyusun strategi peningkatan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa transformasi di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) harus diwujudkan tidak hanya melalui perubahan kelembagaan, tetapi juga melalui pembentukan pola pikir dan budaya kerja baru.

"Kemenhaj harus benar-benar berwajah baru. Mari kita mulai tradisi baru dan budaya kerja baru yang lebih baik. Walaupun kita berasal dari institusi yang berbeda, tujuan kita hanya satu, yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia," ujar Dahnil di Jakarta, Minggu (5/7).

Menurut Dahnil, wajah baru kementerian harus dibangun di atas fondasi integritas. Amanah besar dalam mengelola penyelenggaraan ibadah haji wajib dijaga melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Ia juga memberikan peringatan keras agar seluruh proses penyelenggaraan haji bebas dari praktik-praktik yang merugikan jemaah. Pemerintah akan memberikan perhatian serius terhadap pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan jemaah untuk kepentingan tertentu.

"Kalau ada KBIH, travel, atau siapa pun yang menjadikan jemaah sebagai komoditas, maka itu akan menjadi perhatian serius kita. Tugas kita adalah memastikan jemaah memperoleh pelayanan yang aman, nyaman, dan bermartabat," tegasnya.

Selain aspek integritas, Dahnil mendorong jajaran Kemenhaj untuk membangun komunikasi yang lebih dekat dengan jemaah. Setiap kebijakan maupun layanan diharapkan selalu berpijak pada kebutuhan jemaah sebagai prioritas utama. Salah satu inovasi yang didorong adalah penerapan konsep One Stop Service agar layanan menjadi lebih mudah, terintegrasi, dan efisien.

Dahnil menjelaskan bahwa keberhasilan haji ditentukan oleh perencanaan matang di seluruh tahapan, mulai dari penyusunan kebijakan, penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pengadaan layanan, rekrutmen petugas, hingga operasional di Tanah Suci.

"Ketika perencanaan dilakukan dengan baik, maka seluruh tahapan penyelenggaraan juga akan berjalan dengan baik. Karena itu, evaluasi hari ini adalah bagian penting untuk menghadirkan pelayanan haji yang semakin berkualitas pada musim haji berikutnya," pungkasnya.

Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M ini menjadi forum konsolidasi nasional bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah strategis guna memperkuat kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia di masa depan. (E-3)