TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah berupaya mempercepat persiapan penyelenggaraan sekolah rakyat, termasuk soal skema rekrutmen guru dari program tersebut. Dia mengatakan belum ada skema yang pasti soal skema rekrutmen guru.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah, menyebut guru yang utama direkrut untuk sekolah rakyat berasal dari golongan aparatur sipil negara (ASN) dan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Hal itu disampaikan Gus Ipul usai Rapat Koordinasi Pengadaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat yang digelar di Gedung Aneka Bakti Kementerian Sosial, Kamis, 15 Mei 2025.
“Kami secara simultan bekerja. Tim sarana dan prasarana bekerja di lapangan, tim rekrutmen calon siswa juga terus bekerja. Sudah lebih dari 9.000 calon siswa yang telah diasesmen lewat pertemuan dengan orang tua di rumah masing-masing, dan kami membahas tentang rekrutmen guru dan tenaga pendidik,” kata Gus Ipul.
Adapun rapat tersebut dihadiri oleh jajaran kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian PAN-RB, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Kepegawaian Nasional, dan Kementerian PPPA. Semua pihak menyatakan komitmennya untuk mendukung percepatan pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini berujar, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, pihaknya mendapat dua mandat utama, yaitu penguatan kelembagaan sekolah rakyat dan penyediaan tenaga pendidik.
“Untuk kelembagaan sekolah rakyat, sudah disepakati akan menjadi bagian dari Kementerian Sosial. Kami sudah mempersiapkan kebijakan mengenai struktur kelembagaan Sekolah Rakyat,” kata Rini.
Menengai penyediaan guru, dia menyebut Kemen PAN-RB bersama Kemendiksasmen masih menyusun beberapa skema yang nanti akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. “Sehingga nanti dengan skema-skema penyediaan guru bisa membantu percepatan pelaksanaan Sekolah Rakyat,” ucapnya.
Dari sisi teknis rekrutmen, Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto memastikan kesiapan sistem seleksi tenaga pendidik yang akan digunakan. Menurut dia, mekanisme yang digunakan akan menyerupai rekrutmen PPPK yang telah dilakukan.
“Kami sudah mempunyai kurang lebih 35 titik dengan fasilitas 3.500 (peserta). Sehingga kalau misalnya sudah ditetapkan kurang lebih maksimal enam hari seleksi sudah bisa kami selesaikan,” kata Haryomo.
Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani menambahkan, mereka telah merumuskan berbagai skema rekrutmen untuk menjamin kualitas tenaga pendidik. “Intinya adalah menyiapkan guru dan tenaga pendidikan yang berkualitas. Hasilnya akan dilaporkan oleh bapak menteri ke bapak presiden,” ujarnya.
Selain kualitas pendidikan, perlindungan anak dalam lingkungan berasrama menjadi perhatian utama. Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menegaskan bahwa aspek perlindungan akan menjadi bagian integral dari penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Kami memastikan hak anak-anak untuk mendapatkan perlindungan. Semua yang terlibat di dalam asrama (Sekolah Rakyat) ini perlu dipersiapkan secara matang agar tidak ada bullying, tidak ada kekerasan dan semua hak anak bisa terpenuhi,” kata Arifatul Choiri Fauzi.
