TEMPO.CO, Jakarta - Isu mengenai adanya perundingan rahasia antara Indonesia dan Israel kembali mencuat ke publik. Namun, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menepis keras informasi yang menyebut adanya pembicaraan rahasia dengan Israel pada tahun 2024 lalu, yakni kabar upaya normalisasi hubungan diplomatik kedua negara.
“Pertemuan seperti itu tidak pernah ada,” Yusril menegaskan dalam pernyataan resminya pada Kamis, 29 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Seluk-Beluk Isu
Isu ini bermula dari laporan sejumlah media internasional, termasuk Ynet dan Jewish Insider, yang menyebut adanya pertemuan rahasia antara Indonesia dan Israel. Tujuan dari perundingan ini diduga untuk membuka jalan normalisasi hubungan diplomatik, sebagai timbal balik atas dukungan Israel terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Menurut Ynet, selama tiga bulan pada tahun 2023, kedua negara telah melakukan pembicaraan intens. Bahkan disebutkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menlu Israel kala itu, Eli Cohen, telah menyetujui rancangan awal perjanjian normalisasi, yang akan diumumkan saat kunjungan Presiden Jokowi ke Gedung Putih, di Washington D.C., Amerika Serikat.
Namun, Yusril menjelaskan bahwa Indonesia tidak pernah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sejak awal dan menegaskan bahwa Israel memang sempat menyampaikan keinginan untuk mendukung pencalonan Indonesia ke OECD. Namun dengan syarat dibukanya hubungan diplomatik, syarat yang telah ditolak oleh Indonesia.
Ia menambahkan bahwa dalam keanggotaan organisasi internasional, termasuk PBB, tidak pernah disyaratkan adanya hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota lainnya.
Sikap Tegas Indonesia terhadap Palestina dan Israel
Dalam pernyataan bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 28 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan bahwa Indonesia siap mengakui Israel jika negara tersebut mengakui kemerdekaan Palestina.
“Begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kami siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” kata Prabowo.
Prabowo juga menegaskan bahwa solusi dua negara (two-state solution) adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian di kawasan Timur Tengah. Ia bahkan menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan perdamaian jika diperlukan.
Dukungan terhadap solusi dua negara ini juga dinyatakan oleh Macron. Prancis bersama Arab Saudi menjadi inisiator Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tentang Solusi Dua Negara yang akan digelar di New York pada 17–20 Juni 2025.
“Kami juga berkomitmen untuk memulai kembali proses menuju solusi dua negara, pengakuan timbal balik, dan perdamaian yang berkelanjutan,” kata Macron di Istana Merdeka, Jakarta, 28 Mei 2025.
Tanggapan dari Akademisi dan Tokoh Agama
Pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa sikap Prabowo selaras dengan posisi lama Indonesia dalam mendukung solusi dua negara.
Hikmahanto mengatakan selama ini solusi dua negara yang disepakati dalam Perjanjian Oslo selalu terkendala Hamas. Hamas memiliki prinsip Palestina merdeka adalah tanah Palestina tanpa negara Israel. “Ini yang tidak dianut oleh Fatah,” ucap Hikmahanto.
Selain itu, Ketua MUI bidang hubungan luar negeri, Sudarnoto Abdul Hakim, menekankan bahwa Israel harus terlebih dahulu mengakhiri penjajahannya dan bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan.
"Jika Israel tidak lagi menjajah—semua pasukan mundur dari Gaza, semua tanah yang telah direbut secara paksa dikembalikan, semua tawanan Palestina dilepas—maka tidak ada lagi alasan indonesia untuk membenci Israel," kata Sudarnoto dalam keterangan tertulisnya pada Rabu malam, 28 Mei 2025.
Sikap serupa juga disampaikan oleh Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah, yang menyatakan bahwa hubungan diplomatik hanya bisa terjadi jika Palestina benar-benar merdeka dan Israel bertanggung jawab atas genosida yang telah dilakukan.
“Israel tentu juga harus bertanggung jawab terhadap tindakan genosida dan semua perbuatan buruk yang telah mereka lakukan selama ini terhadap rakyat dan negeri Palestina,” ujarnya.
Yudono Yanuar, Eka Yudha Saputra, dan M. Rizki Yusrial turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Komisi I DPR Berharap Solusi Dua Negara Bisa Damaikan Palestina dan Israel
