TEMPO.CO, Solo - Pemimpin Cabang Perum Bulog Surakarta Nanang Harianto mengemukakan realisasi pengadaan gabah kering panen di wilayah kerjanya telah melampaui target yang ditetapkan. Tercatat hingga pertengahan Mei 2025, serapan gabah kering panen mencapai 29.654 ton atau sebesar 114,53 persen dari target sebesar 25.893 ton.
Sebagai informasi, wilayah kerja Cabang Perum Bulog Surakarta mencakup Kota Solo dan enam kabupaten lainnya, yaitu Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Boyolali, dan Klaten.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Realisasi yang dicapai hingga pertengahan Mei 2025 ini merupakan capaian pengadaan gabah tertinggi yang tercatat selama ini," ujar Nanang kepada Tempo, Kamis, 15 Mei 2025.
Dia merinci realisasi tonase pengadaan gabah kering panen per kabupaten saat ini, yaitu Klaten sebesar 8.928 ton, Boyolali 1.152 ton, Sragen 5.771 ton, Sukoharjo 8.940 ton, Karanganyar 2.233 ton, dan Wonogiri 2.595 ton. Adapun untuk Kota Solo sebanyak 31 ton.
Menurut Nanang, angka tersebut masih akan terus bertambah seiring dengan masih adanya panen setiap harinya di sebagian daerah seperti kabupaten Klaten, Sukoharjo, dan Boyolali yang merupakan wilayah kerja Perum Bulog Kantor Cabang Surakarta.
"Untuk selanjutnya, beras hasil olah gabah kering panen tersebut akan disimpan di sembilan kompleks pergudangan Perum Bulog Kantor Cabang Surakarta yang bisa mencapai kapasitas simpan beras sebesar 75 ribu ton," katanya.
Di sisi lain, Nanang mengatakan untuk stok setara beras saat ini mencapai 74 ribu ton. Ia mengatakan, Bulog Kantor Cabang Surakarta sudah menyiapkan gudang tambahan secara sewa yang berada di enam lokasi, tiga di antaranya berlokasi di Kabupaten Sukoharjo dan tiga lainnya masing-masing satu gudang di Kabupaten Klaten, Sragen dan Wonogiri yang bisa mencapai kapasitas 30 ribu ton.
Ia menyatakan Swasembada Pangan yang merupakan prioritas utama dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, salah satu poinnya adalah dalam penetapan harga gabah kering panen sebesar Rp 6.500 per kilogram di tingkat petani.
"Kebijakan itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani serta menjaga keseimbangan ekonomi dalam rantai distribusi pangan," ungkap Nanang.
