KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) akan mengoperasikan sekolah rakyat pada tahun ajaran baru 2025/2026. Presiden Prabowo Subianto mengatakan dia berupaya memutus rantai kemiskinan melalui program pendidikan berasrama yang ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga paling tidak mampu.
Dalam pidatonya pada halalbihalal bersama purnawirawan TNI-Polri di Balai Kartini, Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025, Kepala Negara menyebutkan program itu akan mulai bergulir pada Juli 2025. “Biasanya di setiap negara, sekolah berasrama itu untuk anak-anak terpintar, dan itu tetap kita jalankan. Tapi yang ini khusus untuk keluarga yang benar-benar tidak mampu,” katanya seperti dikutip dari Antara.
Presiden menyebutkan program ini menargetkan pembangunan minimal 100 sekolah berasrama setiap tahun. Dia juga menekankan pentingnya keberanian memutus mata rantai kemiskinan. “Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, anaknya tidak perlu jadi tukang becak. Kita harus berani dulu, baru benar, lalu berhasil,” ujarnya.
Sekolah rakyat adalah salah satu program gagasan Prabowo dengan Kemensos sebagai penanggung jawabnya. Tujuan utamanya menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu guna memutus mata rantai kemiskinan.
Tahap Seleksi Administrasi Calon Siswa Sekolah Rakyat Dimulai
Gus Ipul mengatakan tahap seleksi administrasi bagi calon siswa sekolah rakyat di daerah telah dimulai. Sekolah rakyat ini untuk jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), serta sekolah menengah atas (SMA).
“Dan, berdasarkan arahan Presiden, mampu menampung sekitar 1.000 orang siswa,” ujarnya di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, pada Senin, 12 Mei 2025.
Dia mengatakan seluruh calon siswa sekolah rakyat harus masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan masuk dalam desil 1 atau kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
“Proses seleksi administrasi bagi calon siswa sekolah rakyat di daerah telah dimulai. Hari ini, kami telah mengunjungi salah satu calon siswa di Bandar Lampung. Jadi, calon siswa ini didata terlebih dahulu, kemudian akan ada kunjungan ke rumah calon siswa oleh pendamping PKH, dinas sosial kabupaten/kota ataupun provinsi serta BPS,” kata dia.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menjelaskan, bila seluruh proses administrasi serta survei lapangan telah usai dan disetujui, maka kepala daerah akan menandatangani untuk kemudian diteruskan ke Kementerian Sosial agar calon siswa resmi ditetapkan sebagai siswa sekolah rakyat.
“Dalam proses perekrutan siswa sekolah rakyat, bagi calon siswa yang sudah lulus dalam seleksi administrasi serta survei lapangan, kemudian dilanjutkan dengan melakukan cek kesehatan dan untuk selanjutnya proses penerimaan berjalan seperti biasa,” ucapnya.
Dia mengatakan pembelajaran di sekolah rakyat akan dimulai pada Juli 2025, kemudian masa matrikulasi dan orientasi untuk menggantikan tes akademik.
“Karena tidak ada tes akademik dan hanya ada seleksi administrasi dan cek kesehatan. Nanti siswa akan diajak mengenal lebih jauh mengenai metode pendidikan sekolah. Paling tidak nanti akan diperkuat untuk bahasa Inggris, matematika, baru proses pembelajaran dimulai, dan yang membuat kurikulum adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” tuturnya.
Sebanyak 65 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi Tahun Ini
Dalam kesempatan itu, Mensos menyebutkan sebanyak 65 titik di Indonesia sudah siap menyelenggarakan program sekolah rakyat untuk membantu masyarakat dalam kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah memperoleh pendidikan.
“Tahun ini akan dimulai untuk program sekolah rakyat. Kemarin ada 53 titik yang sudah siap. Namun saat ini ada tambahan beberapa titik, jadi total ada 65 titik,” ujarnya.
Dia menjelaskan saat ini di beberapa titik penyelenggaraan sekolah rakyat sedang melakukan survei gedung serta fasilitas untuk memastikan semua layak digunakan. “Sekolah rakyat ini berdasarkan arahan Presiden, pelaksanaannya semua didukung oleh APBN. Sehingga siswa yang belajar di sini semua gratis,” katanya.
Gus Ipul melanjutkan pihaknya saat ini sedang menyelesaikan seluruh perencanaan, dan secara simultan telah memulai proses perekrutan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan calon siswa sekolah rakyat.
“Sekarang dinas sosial bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sedang mulai memetakan calon guru dan kepala sekolah di Bandar Lampung dan sekitarnya, sekaligus kami melihat rumah calon orang tua siswa. Ini dilakukan secara simultan sambil menunggu uji kelayakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum," ucapnya.
Menurut dia, nantinya untuk kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik akan diutamakan berasal dari daerah. “Setelah semua usulan, proses kelayakan, serta proses persiapan sekolah rakyat selesai dilakukan, setelah itu siswa baru bisa sekolah,” tambahnya.
Salah satu daerah yang telah hampir siap melaksanakan pembelajaran melalui program sekolah rakyat, kata dia, adalah Lampung, dengan menggunakan gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung sebagai lokasi pembelajaran sementara.
Gus Ipul mengatakan akan mengupayakan adanya program beasiswa bagi siswa lulusan sekolah rakyat. Pihaknya mengarahkan siswa bisa melanjutkan masa depannya sesuai dengan minat mereka. “Ada yang bisa bersekolah ke jenjang perguruan tinggi dan ada yang diarahkan bekerja semua sesuai pilihan siswa,” ujar dia.
Adapun Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan pelaksanaan sekolah rakyat di Lampung akan dimulai dengan jumlah 100 siswa. “Di tahun ajaran 2025/2026 telah menyiapkan empat rombongan belajar (rombel) dengan satu rombel berisi 25 orang siswa dan total ada 100 orang siswa,” ujarnya di Lampung Selatan, Senin.
Dia mengatakan pelaksanaan pembelajaran perdana di sekolah rakyat tersebut akan berfokus ke jenjang SMA terlebih dahulu, untuk selanjutnya dilanjutkan ke jenjang SMP dan SD. “Untuk satu tahun pertama, pembelajaran dilakukan di gedung milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung yang hari ini diusulkan ke pemerintah pusat,” kata dia.
Dia menjelaskan Pemerintah Provinsi Lampung masih menunggu konfirmasi pemerintah pusat mengenai lokasi pembangunan sekolah rakyat yang ditawarkan berupa lahan kosong seluas 10 hektare di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan.
Dede Leni Mardianti dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Setelah Pemusnahan Amunisi di Garut Tewaskan 13 Orang
