Sawit Jadi Tumpuan Pemerintah Mendorong Pertumbuhan

PEMERINTAH menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen pada 2026 dengan bertumpu pada sektor strategis, salah satunya industri kelapa sawit. Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Perekonomian, Ferry Irawan, menyatakan momentum tersebut dapat dimanfaatkan sektor sawit seiring rencana implementasi program biodiesel B50 pada Juli 2026.

“Hingga kuartal IV-2025 pertumbuhan masih bagus, di 5,39 persen. Tentu di situ ada peran industri sawit,” ujar Ferry dalam forum Energy Series Investortrust di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis, 30 April 2026.

Ia menjelaskan, pada 2025 kontribusi industri sawit terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai 3,5 persen. Dengan capaian tersebut, sektor sawit dinilai menjadi salah satu kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,5 persen.

Di lain sisi, Ferry menilai implementasi B50 dapat mendorong peningkatan produksi sekaligus menguatkan kinerja industri sawit. Selain itu, program ini juga berpotensi menekan impor solar sehingga menghasilkan penghematan devisa yang signifikan.

B50 adalah campuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis minyak sawit (CPO) dan 50 persen solar. Bahan bakar ini nantinya akan digunakan untuk alat berat, kapal, hingga kereta api.

Ferry mengatakan, pada 2025 penghematan devisa dari program biodiesel ini mencapai Rp 133,3 triliun, dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp 139,8 triliun pada 2026. Di sisi lain, nilai tambah dari CPO juga tercatat sebesar Rp 20,92 triliun pada 2025 dan diperkirakan naik menjadi Rp 21,94 triliun pada 2026.

Kinerja ekspor sawit juga menunjukkan tren positif. Ferry mengatakan sepanjang 2025, nilai ekspor mencapai sekitar US$40 miliar dengan volume 38,84 juta ton, meningkat 11,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Ferry menambahkan, selain mendorong pertumbuhan ekonomi, program biodiesel mampu menciptakan lapangan kerja. “Di samping pertumbuhan ekonomi, yang kita dorong juga adalah penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyatakan implementasi biodisel B50 membutuhkan tambahan volume CPO hingga 1,7 juta ton. Menurut dia, sebenarnya kapasitas dalam negeri saat ini masih cukup. Namun, mandatori B50 dilakukan di tengah tren produksi yang melandai.

Adapun pemerintah menetapkan implementasi penuh bahan bakar nabati ini mulai 1 Juli 2026 mendatang. “Kalau B50 tahun ini saja kira-kira penambahannya sekitar 1,5 sampai 1,7 juta ton,” ucap Eddy seusai peluncuran buku 45 Tahun Gapki di Jakarta Pusat, Rabu, 30 April 2026.

Bila diterapkan secara penuh selama setahun, Eddy memprediksi serapan tambahannya sekitar 3 sampai 3,5 juta ton. Ia menyatakan saat ini kondisi produksi sawit sedang stagnan. Saat mandatori diterapkan dan permintaan ekspor meningkat, penjualan ke luar negeri belum tentu dapat dipenuhi.

Meski demikian, ia menyatakan kebutuhan dalam negeri masih menjadi prioritas. Agar suplai tetap cukup, tak ada pilihan bagi produsen selain meningkatkan produktivitas. Sehingga implementasi B50 dapat berkelanjutan dan bahkan bisa meningkat.

Total volume produksi minyak sawit mentah yang aman, dengan adanya implementasi B50, adalah sekitar 60 juta ton atau lebih. Eddy menyatakan bahwa sebenarnya angka tersebut dapat dicapai. “Asalkan peremajaan sawit rakyat bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.