TNI bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk menjaga gedung kejaksaan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar menyebutkan pengerahan personel TNI untuk pengamanan ini termasuk bagi Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia.
Adapun Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi menuturkan pengerahan prajurit dalam keamanan kejaksaan adalah kerja sama resmi. “Segala bentuk dukungan TNI tersebut dilaksanakan berdasarkan permintaan resmi dan kebutuhan yang terukur, serta tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku,” kata Kristomei melalui keterangan tertulis pada Ahad, 11 Mei 2025.
Pengamanan kejaksaan oleh personel TNI itu mengacu pada Telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada 5 Mei 2025 dan Nota Kesepahaman NK 6/IV/2023 yang diteken pada 6 April 2023. Isi telegram itu menyatakan TNI mendukung kelancaran dan keamanan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, baik di Kejati yang mengawasi hukum di tingkat provinsi, maupun Kejari yang menangani wilayah kabupaten/kota.
Namun Kejagung tidak hanya meminta TNI menjaga kantor kejaksaan, tetapi juga membuka peluang melibatkan personel TNI mengamankan pejabat kejaksaan.
Kejagung Masih Bahas Pengamanan Pejabatnya oleh Personel TNI
Harli mengatakan Kejagung masih mengkaji apakah pengerahan personel TNI akan digunakan juga untuk mengamankan para pejabat kejaksaan. Dia menuturkan, sejauh ini, personel TNI dikerahkan hanya untuk menjaga aset dan fisik kejaksaan. “Nah itu masih kami diskusikan (pengamanan pejabat),” ujarnya di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Mei 2025.
Harli mengatakan personel TNI yang dikerahkan terbatas. Sehingga pengamanan berfokus untuk menjaga aset kejaksaan sebagai objek vital negara.
Dia mengatakan kejaksaan tidak menutup kemungkinan pengerahan personel TNI digunakan untuk mengamankan proses penggeledahan maupun penyitaan yang biasa dilakukan kejaksaan dalam menjalankan proses hukum. Namun, kata dia, hal itu dilakukan secara proporsional. “TNI juga dalam memberikan (bantuan personel) secara terukur,” kata dia.
Menurut dia, pengerahan personel dari TNI untuk mengamankan Kejagung sudah berlangsung selama enam bulan. Sejak ada Surat Telegram Panglima TNI, kata Harli, belum ada penambahan personel yang diterjunkan untuk melakukan pengamanan.
Harli mengatakan personel TNI hanya menjaga aset dan gedung kejaksaan. Dia mengatakan institusinya tetap independen dalam menjalankan tugas dan fungsinya. “Secara tugas dan fungsi tentu kami tetap melakukan dengan independen. Jangan ada kekhawatiran adanya TNI lalu akan mengintervensi," kata dia.
Dia menyebutkan kerja sama antara TNI dan Kejagung tidak berkaitan dengan perkara tertentu yang sedang ditangani Korps Adhyaksa. Dia meminta masyarakat tidak perlu risau dengan dengan pengamanan yang diberikan TNI.
Alasan Kejaksaan Tak Bekerja Sama Pengamanan dengan Polri
Harli menuturkan kerja sama pengamanan dilakukan dengan TNI dan bukan Polri karena kemudahan koordinasi. Di Kejagung, kata dia, terdapat Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) yang juga diisi oleh anggota TNI.
“Sehingga tentu dalam menjalankan tugas dan fungsinya ya berkoordinasi dengan TNI,” kata Harli di Kantor Kejagung pada Rabu, 14 Mei 2025.
Dia mengatakan TNI juga memiliki wewenang menjaga objek vital negara, termasuk di antaranya adalah kantor kejaksaan. Menurut dia, pengerahan personel dari TNI untuk mengamankan kantor kejaksaan di seluruh Indonesia sudah berlangsung selama enam bulan. Sejak ada Surat Telegram Panglima TNI, belum ada penambahan personel yang diterjunkan untuk melakukan pengamanan.
Respons Kapolri atas Kerja Sama Pengamanan Kejaksaan dengan TNI
Menanggapi kerja sama Kejagung dan TNI itu, Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pembagian peran TNI dan Polri terjalin dengan baik. Dia tidak mempersoalkan pengerahan personel TNI untuk menjaga kejaksaan.
“Saya kira sinergitas TNI dan Polri sudah diatur undang-undang dan selama ini hubungan kami di lapangan sangat baik," kata Listyo saat menjawab pertanyaan wartawan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Mei 2025.
Listyo menuturkan, saat ini, TNI dan Polri bekerja sama dalam beberapa program strategis pemerintah. Beberapa di antaranya adalah swasembada pangan hingga penanggulangan bencana. Selain itu, kata dia, kerja sama itu diperkuat dengan latihan gabungan antara kedua instansi tersebut. “Saya kira sinergi TNI dan Polri saat ini terus meningkat,” kata dia.
Dia menyebutkan koordinasi antara Polri dan Kejaksaan Agung berjalan baik meski institusinya tidak dilibatkan dalam kerja sama pengamanan. Kapolri berujar dia masih sering berkoordinasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Hammam Izzuddin dan Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Akar Masalah Mahalnya Uang Pangkal Kampus Negeri
