Daftar tarif meliputi aktivitas wisata di Ratenggaro, seperti tiket masuk, menunggang kuda, berfoto, serta kegiatan lain yang sesuai peraturan desa.
22 Mei 2025 | 18.00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Kampung Adat Ratenggaro di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), akan memiliki tarif resmi untuk wisatawan. Daftar tarif tersebut akan dipasang di papan informasi tentang ketentuan wisata di depan pos masuk dan di dalam Kampung Adat Ratenggaro. Tarif resmi ini merupakan salah satu respons atas kasus pungutan liar (pungli) yang dialami Youtuber Jajago Keliling Indonesia di Ratenggaro pada 12 Mei 2025.
Dilansir dari keterangan pers Kementerian Pariwisata, Kamis, 22 Mei 2025, pemasangan tarif resmi ini menjadi salah satu kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan antara Pemerintah Provinsi NTT, Sumba Barat Daya, para pemangku kepentingan sektor pariwisata di daerah tersebut, serta masyarakat pada 20 Mei 2025. Daftar tarif meliputi beberapa aktivitas wisata populer di tempat itu, seperti tiket masuk, menunggang kuda, berfoto, serta kegiatan lain yang sesuai dengan peraturan desa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kesepakatan lainnya adalah tentang keamanan dan kenyamanan wisatawan yang akan melibatkan pihak kepolisian, TNI dan Satpol PP.
Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla, mengatakan bahwa pada 23 Mei 2025, ia bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Kapolres, Kajari, akan turun lagi untuk bertemu dengan masyarakat dan penghuni Kampung Adat Ratenggaro untuk memastikan kesepakatan dan peraturan bisa dijalankan. "Kami juga akan membenahi fasilitas yang kurang di Kampung Ratenggaro sehingga bisa menciptakan kenyamanan bagi penghuni dan pengunjung yang datang ke Ratenggaro," kata dia.
Hapus Pungutan Liar
Ratu Ngadu Bonu Wulla mengatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen pungutan liar tidak terjadi lagi agar pengembangan pariwisata di Sumba Barat Daya semakin baik. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas nama Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Sumba Barat Daya atas peristiwa yang terjadi di Ratenggaro. Menurut dia, dalam pertemuan itu, masyarakat mengakui dan menyadari bahwa perbuatan oknum yang meminta uang secara ilegal kepada wisatawan adalah perbuatan memalukan dan melanggar aturan.
Pemerintah daerah, didampingi Kementerian Pariwisata, akan memberikan pendampingan kepada masyarakat terkait pengelolaan destinasi pariwisata dan sadar wisata. Masyarakat secara langsung perlu dilibatkan secara aktif dalam semua ekosistem pariwisata di desa wisata dan destinasi pariwisata melalui skema pelatihan, pembinaan, serta penguatan ekosistem pariwisata, terutama agar masyarakat bisa langsung mendapatkan peluang usaha dari berkembangnya aktivitas pariwisata di destinasi tersebut.
Edukasi untuk Wisatawan
Selain itu, Kementerian Pariwisata juga memandang edukasi atau pembekalan informasi kepada wisatawan mengenai nilai-nilai kearifan lokal, tradisi dan kebiasaan setempat, termasuk kondisi sosial ekonomi masyarakat di destinasi juga penting untuk kenyamanan aktivitas berwisata. Wisatawan yang ingin memberikan bantuan pendidikan ataupun berupa uang, diimbau tidak memberikan langsung kepada anak-anak di lokasi destinasi yang dikunjungi, namun dilakukan melalui koordinasi dengan lembaga desa, komunitas, atau pemerintah daerah agar penyaluran bantuan bisa terkoordinir dan tersalurkan dengan baik.
Ratenggaro merupakan kampung adat di Desa Umbu Ngedo, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kampung adat ini menarik banyak wisatawan karena alam dan budayanya. Kampung tepi pantai ini memiliki kuburan batu yang diperkirakan berusia 4.500 tahun serta rumah-rumah adat yang unik.
