Ragam Pernyataan Dedi Mulyadi soal Kebijakannya yang Disorot Publik

3 hours ago 1

SEJUMLAH kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuai kontroversi. Kebijakan Dedi yang paling disorot adalah pengiriman anak yang dianggap nakal ke barak militer. Program yang diberi nama Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan itu telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat sejak Kamis, 1 Mei 2025.

Program itu menyasar peserta didik dengan perilaku khusus, seperti tawuran, merokok, mabuk, hingga penggunaan knalpot brong. Pendidikan ala militer itu telah dilaksanakan di dua tempat, yaitu Lapangan Kujang Rindam III/Siliwangi, Bandung, dan Markas Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad Kabupaten Purwakarta.

Kebijakan yang mendapat sorotan dan kritik dari berbagai kalangan tersebut bahkan diikuti oleh sejumlah kepala daerah, baik itu di Jawa Barat maupun daerah lain di Indonesia.

Beberapa kebijakan Dedi lainnya juga mendapat kritik publik, dari larangan wisuda sekolah hingga isu vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial atau bansos. Berikut pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengenai kebijakannya yang disorot publik.

Pengiriman Anak Nakal ke Barak Militer

Dedi Mulyadi menanggapi temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) soal praktik intimidatif dalam pelaksanaan program pendidikan karakter berbasis barak militer. Dia meminta KPAI tidak hanya mengoreksi program yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi turut mengambil langkah.

Berdasarkan temuan KPAI, siswa yang mengikuti program tersebut tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikolog profesional, tetapi hanya rekomendasi guru bimbingan konseling (BK), serta mencatat 6,7 persen siswa menyatakan tidak mengetahui alasan mengikuti program itu.

“Yang harus dilakukan KPAI adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak remaja kita. Apakah itu karena problem di rumahnya, atau sekolahnya, yang akhirnya mengarah kepada tindak kriminal,” ujar Dedi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 19 Mei 2025, seperti dikutip dari Antara.

Dedi mengusulkan KPAI membuat program yang menyasar ribuan siswa bermasalah di Jawa Barat untuk dididik agar masalah terselesaikan. “Kalau KPAI sibuk terus mengurus persoalan tempat tidur dan sejenisnya, maka tidak akan bisa menyelesaikan problem,” kata Dedi.

Larangan Wisuda Sekolah

Dedi mengatakan larangan wisuda untuk siswa sekolah mulai jenjang usia dini hingga menengah atas dimaksudkan, salah satunya, untuk menekan keterlibatan masyarakat Jawa Barat dalam jeratan pinjaman online atau pinjol.

“Kan problem utama kenapa saya menghentikan kegiatan wisuda, studi tur, perpisahan, saya itu lagi nurunin pinjaman online. Karena Jawa Barat itu ranking tertinggi pinjol. Itu salah satunya konsumsinya adalah konsumsi kegiatan untuk anak-anaknya,” kata Dedi dalam kunjungan ke SMAN 2 Purwakarta bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid pada Rabu, 14 Mei 2025.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan kebutuhan anak di bawah umur untuk memenuhi keinginannya menggunakan telepon seluler atau kegiatan sekolah di luar esensi belajar mengajar membuat orang tua akhirnya memakai jasa pinjol karena tidak mampu secara ekonomi.

Sehingga, kata dia, Jawa Barat masih memegang peringkat tertinggi kasus pinjol. Hal ini diperkuat melalui data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat yang menyebutkan pada 2024 total utang pinjol warga provinsi ini mencapai Rp 18,6 triliun dengan jumlah rekening penerima pinjaman aktif lebih dari 5 juta.

Gubernur Jawa Barat juga menyebutkan ada suatu kebiasaan yang sudah menjadi ‘budaya’ di Jawa Barat bahwa tidak apa-apa berutang asal terlihat kaya. Dedi beserta jajaran pemerintah daerah berupaya mengubah paradigma dan menerapkan kebijakan larangan wisuda, studi tur, dan perpisahan sekolah, salah satunya untuk menurunkan maraknya ‘jalan pintas’ keuangan masyarakat Jawa Barat.

“Nah ini PR bagi seorang gubernur yang kayak Bu Menteri (Meutya Hafid) sampaikan tadi harus punya tangan yang kokoh untuk segera mengubah paradigma, yang orang Jawa Barat itu sudah lama terbiasa, sebuah kebudayaan kajenting tekor asal sohor. Artinya, walaupun dia berutang yang penting di luar kelihatan kaya,” kata Dedi.

Vasektomi sebagai Syarat Terima Bansos

Dedi menuturkan pihaknya tidak akan menjadikan program keluarga berencana atau KB, khususnya vasektomi, sebagai syarat masyarakat miskin mendapatkan bantuan sosial (bansos). Dia mengatakan apa yang pernah disampaikan di media sosial merupakan bentuk seruan dan anjuran saja.

Mantan Bupati Purwakarta itu mengatakan KB yang dimaksud tidak harus vasektomi, bisa pengaman ataupun pencegah kehamilan lain yang bisa digunakan oleh laki-laki.

“Tidak ada kebijakan itu. Bisa dilihat di media sosial saya. Saya mengatakan penerima bantuan yang anaknya banyak diharapkan berkeluarga berencana dan kalau bisa laki-laki,” ucapnya di Jakarta pada Kamis, 8 Mei 2025.

Isu vasektomi sebagai syarat menerima bansos mencuat dari pernyataan Dedi dalam rapat koordinasi Pemprov Jabar di Gedung Balai Kota Depok, Selasa, 29 April 2025. Dalam kesempatan itu, Dedi menyampaikan rencana mengharuskan penerima bansos melakukan vasektomi terlebih dahulu. Bahkan, dia mengusulkan warga yang bersedia vasektomi akan diberi insentif Rp 500 ribu.

Saat itu, Dedi mengaku sering dimintai tolong orang untuk membantu biaya kelahiran yang angkanya mencapai Rp 25 juta. Menurut dia, banyak orang tua yang belum bisa bertanggung jawab atas kehamilan, kelahiran, dan pendidikan anak-anaknya.

“Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orang tua dong,” kata dia.

Menurut Dedi, pendekatan ini akan diberlakukan pada berbagai jenis bantuan, seperti subsidi biaya rumah sakit, kelahiran, listrik, pangan non-tunai, beasiswa, dan lainnya. Ia menekankan pentingnya partisipasi pria dalam program KB, sebagai bentuk tanggung jawab keluarga yang tidak hanya dibebankan pada perempuan.