PPP Usul Ambang Batas Parlemen Turun jadi 2 atau 3 Persen

Ketum PPP Mardiono.(Dok. Antara)

KETUA Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengusulkan agar ambang batas parlemen (parliamentary threshold) diturunkan dari angka empat persen menjadi dua atau tiga persen. Usulan ini disampaikan sebagai upaya membangun demokrasi yang lebih transparan dan akuntabel.

"Karena kita ingin membangun demokrasi yang transparan dan akuntabel, maka menurut pandangan saya harus diturunkan dari empat persen, apakah tiga persen atau dua persen," ujar Mardiono kepada wartawan usai melantik Pengurus DPW PPP NTB dan DPC PPP se-Provinsi NTB periode 2026-2031 di Mataram, Sabtu (4/7/2026).

Pernyataan Mardiono tersebut merupakan respons terhadap wacana kenaikan ambang batas parlemen hingga tujuh persen yang muncul dalam pembahasan Revisi UU Pemilu. Menurutnya, angka dua atau tiga persen adalah batas yang paling ideal.

Ia menilai penerapan ambang batas nol persen tidak memungkinkan karena berisiko memicu kemunculan ribuan partai politik baru. Namun, ia meyakini bahwa pada akhirnya rakyatlah yang akan melakukan seleksi alam terhadap partai-partai yang ada.

Dalam kesempatan tersebut, Mardiono menegaskan bahwa PPP akan selalu siap menghadapi keputusan apa pun terkait besaran ambang batas parlemen. Ia merujuk pada rekam jejak panjang partai berlambang Ka'bah tersebut dalam kancah politik nasional.

"PPP itu sudah mengikuti pemilu 11 kali, sistem terbuka sudah, sistem tertutup sudah, ada parliamentary threshold (PT) dan tidak ada PT juga sudah. Jadi, kita sebagai partai politik harus siap apa pun yang diputuskan dalam kesepakatan politik baik antara pemerintah maupun yang diatur dalam perundang-undangan," tegasnya.

Mardiono menambahkan bahwa pengaturan ambang batas harus mengacu pada aspek keadilan demokrasi. Ia menekankan pentingnya demokrasi yang mampu mewadahi seluruh lapisan rakyat tanpa adanya monopoli oleh kelompok-kelompok tertentu.

Sebagai informasi, dalam pembahasan RUU Pemilu, sejumlah partai memiliki usulan yang berbeda terkait angka ambang batas parlemen. Partai NasDem mengusulkan angka tujuh persen, sementara Partai Golkar mengusulkan besaran lima persen. (Ant/H-3)